Rencana untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tiket pesawat domestik dipandang sebagai langkah yang positif untuk meningkatkan akses transportasi udara bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan ini berpotensi untuk menurunkan harga tiket, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan mobilitas masyarakat.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan berbagai daerah. Keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu faktor krusial dalam mendukung pergerakan masyarakat, distribusi aktivitas ekonomi, dan pengembangan sektor pariwisata di berbagai wilayah. Dengan berkurangnya beban biaya yang harus ditanggung oleh penumpang, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara.
Dampak Positif pada Berbagai Sektor
Peningkatan jumlah perjalanan domestik diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi industri penerbangan, tetapi juga bagi sektor-sektor lain yang terkait, seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengamat aviasi, Alvin Lie, menilai bahwa penerapan PPN pada tiket pesawat domestik selama ini perlu dievaluasi. Ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara penerbangan domestik dan internasional.
“Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?” ungkap Alvin. Ia juga menyoroti bahwa moda transportasi publik lainnya tidak dikenakan PPN untuk layanan angkutan penumpang. “Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?” tambahnya.
Peluang untuk Meningkatkan Konektivitas
Pandangan tersebut menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan perpajakan di sektor penerbangan untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih kompetitif dan setara dengan moda transportasi publik lainnya. Dari sisi industri, harga tiket yang lebih terjangkau dapat meningkatkan jumlah penumpang dan tingkat keterisian penerbangan. Hal ini berpotensi memperkuat keberlanjutan bisnis maskapai, membuka peluang pengembangan rute baru, serta meningkatkan konektivitas ke berbagai daerah yang bergantung pada transportasi udara.
Lebih lanjut, peningkatan konektivitas diyakini akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Mobilitas yang lebih tinggi memungkinkan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan, investasi, pariwisata, dan pergerakan tenaga kerja yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Alvin Lie juga berpendapat bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi alat untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan sektor transportasi nasional. “Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang,” ujarnya.
Dengan berbagai potensi manfaat yang dapat dihasilkan, pembebasan PPN tiket pesawat domestik diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan daya saing industri penerbangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
