Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Achmad Donny, berpendapat bahwa isu mengenai pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sengaja diangkat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas di Indonesia. Donny menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada Surat Presiden (Surpres) yang berkaitan dengan pergantian posisi Kapolri.
“Sejauh ini Kapolri berkinerja baik. Isu pergantian Kapolri sengaja ditiup untuk mengganggu stabilitas nasional. Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terganggu dengan sikap tegas Kapolri dalam penegakan hukum,” ujar Donny dalam keterangannya pada Kamis (6/8).
Dasar Isu yang Lemah
Donny menilai bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar yang kuat jika dilihat dari kinerja Polri dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga berita tentang adanya Surpres pergantian Kapolri hanya akan membangun opini di masyarakat.
“Surpres Kapolri tidak lebih sebagai framing negatif terhadap Kapolri. Faktanya, pimpinan Komisi III DPR RI menyatakan tidak ada Surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” tambahnya.
Pernyataan Pimpinan Komisi III DPR RI
Donny juga memberikan apresiasi terhadap pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang mengungkapkan bahwa komisinya belum pernah menerima atau melihat Surpres terkait pergantian Kapolri. Menurutnya, pernyataan tersebut seharusnya dapat mengakhiri spekulasi yang beredar di kalangan masyarakat.
“Kalau isu ini masih terus berkembang, itu semakin menguatkan dugaan kami bahwa isu tersebut sengaja dihembuskan untuk mengganggu stabilitas nasional,” tegas Donny. Belakangan, isu pergantian Kapolri memang menjadi perhatian publik setelah beredar kabar mengenai adanya Surpres. Namun, hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya usulan pergantian Kapolri, sementara pimpinan Komisi III DPR RI menyatakan belum menerima Surpres tersebut.
