Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyambut baik inisiatif DPR RI yang memberikan ruang bagi masyarakat Pati untuk mengungkapkan aspirasi mereka terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Umum PB SEMMI, Achmad Donny, menekankan bahwa penerimaan aspirasi ini merupakan elemen penting dalam proses legislasi.
Menurut Achmad Donny, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi mencerminkan adanya partisipasi publik yang signifikan. "Langkah DPR menerima aspirasi masyarakat Pati merupakan hal yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terkait agenda legislasi," ujarnya dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (27/8).
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
PB SEMMI menunjukkan perhatian yang besar terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset, di mana organisasi ini sebelumnya juga telah memberikan masukan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai regulasi tersebut. Achmad Donny menjelaskan bahwa pengalaman mengikuti RDP menunjukkan bahwa masukan dari berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan agar produk legislasi yang dihasilkan memiliki substansi yang kuat dan dapat memenuhi kebutuhan publik.
"Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam pembentukan undang-undang. Kami berharap berbagai aspirasi yang masuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset," tambahnya.
Komitmen DPR dalam Proses Legislasi
Achmad Donny juga menekankan pentingnya DPR untuk tidak hanya berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi juga memastikan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset melalui proses legislasi yang terukur. PB SEMMI mendukung percepatan pembahasan RUU tersebut, dengan tetap mengutamakan kepastian hukum dan prinsip due process of law.
"Percepatan tentu penting, tetapi kualitas substansi dan perlindungan hak masyarakat juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai proses yang cepat mengabaikan prinsip-prinsip hukum," ungkapnya.
Dia berharap agar pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta memperkuat upaya negara dalam menangani tindak pidana terkait aset hasil kejahatan. "Yang terpenting, kepentingan rakyat harus tetap menjadi orientasi utama. Kami berharap komitmen yang disampaikan DPR dapat diwujudkan hingga RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi undang-undang," tutup Achmad Donny.