JAKARTA – Wacana mengenai kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen semakin mengemuka, yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut, karena dianggap berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengharuskan ambang batas memperhatikan aspek keterwakilan politik serta mencegah banyaknya suara pemilih yang hangus. Dia menegaskan bahwa semakin tinggi angka PT, akan semakin besar kemungkinan suara sah pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR.
Pandangan PAN Mengenai Ambang Batas
“Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 hingga 2024, PAN terbukti selalu lolos ke Senayan,” ungkap Viva Yoga dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (17/9). Dia juga menambahkan bahwa jika semakin banyak partai yang tidak lolos PT, maka jumlah suara sah yang akan hangus juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat representasi demokrasi.
Viva menyoroti bahwa MK dalam Putusan 45/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa penentuan besaran PT yang tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai dapat menyebabkan disproporsionalitas antara suara sah nasional dan jumlah kursi yang diperoleh.
Data Suara yang Tidak Terkonversi
Dalam Pemilu Legislatif 2024 dengan ambang batas 4 persen, diperkirakan ada sekitar 17.304.303 suara sah nasional yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi, setara dengan 11,4 persen. Di Pemilu Legislatif 2019, jumlah suara yang tidak terkonversi mencapai 13.595.842 suara (9,71 persen), sedangkan pada Pemilu Legislatif 2014, terdapat 2.964.975 suara (2,37 persen) yang mengalami hal serupa.
Meski demikian, Viva menegaskan bahwa tidak ada angka ideal untuk besaran PT. Namun, dia menekankan bahwa perubahan PT harus tetap dalam kerangka menjaga proporsionalitas sistem pemilu, terutama untuk menghindari tingginya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. “Ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa partainya mendukung ambang batas parlemen sebesar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komarudin Watubun, menyebutkan bahwa usulan ambang batas 5 persen merupakan angka yang ideal untuk mencapai penyederhanaan partai politik.