JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Benny Rhamdani, mengungkapkan bahwa partainya telah merilis slogan baru, yaitu "Berpihak Kepada Daerah". Ia menjelaskan bahwa slogan ini akan menjadi pedoman perjuangan dan menandakan pergeseran dalam orientasi programatik ideologi partai.
"Itu akan dituangkan dalam instruksi resmi partai. Dahulu temanya, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'. Sekarang, 'Berpihak Kepada Daerah'. Ke depan, semua kegiatan akan menggunakan tema baru ini," kata Benny saat acara di Yogyakarta pada Rabu (16/9/2026).
Relevansi Slogan Baru
Benny menambahkan bahwa slogan yang berpihak kepada daerah ini sangat relevan dengan kondisi yang sedang dihadapi di Indonesia saat ini. Ia mencatat bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sedang mengalami ketegangan, terutama terkait dengan masalah anggaran daerah.
Menurutnya, Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), selalu menekankan pentingnya pemberdayaan daerah untuk mencapai kemakmuran Indonesia. "Jadi, Indonesia sentris, dan tidak ada lagi ketimpangan antar daerah. Tidak ada Republik Indonesia tanpa kabupaten, kota, kecamatan, tanpa desa dan kelurahan," tuturnya.
Peringatan Terhadap Ketidakadilan
Benny juga mengingatkan bahwa jika daerah terus mengalami ketidakadilan, hal tersebut dapat memunculkan 4D, yaitu Distrust, Disharmoni, Disobedience, dan Disintegrasi. "Sebab itu, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Hanura di Yogyakarta, kami merekomendasikan bahwa kebijakan yang mengabaikan daerah, resentralisasi fiskal, dan pengelolaan anggaran yang terpusat, mengkhianati amanat reformasi tentang otonomi daerah," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sumber daya alam harus sepenuhnya memberikan manfaat kembali kepada daerah. "Hanura menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa sesuai amanat konstitusi," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Hanura, Patrice Rio Capella, juga berharap Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, dapat mendengarkan keluhan dari daerah. Ia menyoroti bahwa para kepala daerah telah lama mengeluhkan pemangkasan dana transfer ke daerah dan dana bagi hasil.
"Harapan kita Bapak Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur, soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak," ucap Rio saat konsolidasi Task Force Hanura di Yogyakarta pada Senin (14/9/2026) malam.
Rio mengingatkan agar Pemerintah Pusat lebih bijak dalam memotong anggaran daerah, dan berharap Menkeu baru dapat memberikan kelonggaran agar daerah bisa membangun. "Ada daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai, apalagi untuk membangun infrastruktur," tuturnya.
Ia menekankan bahwa jika daerah diberikan kelonggaran, para kepala daerah akan lebih mampu untuk memajukan wilayah mereka. "Berkurangnya jumlah uang yang beredar di daerah tidak hanya menyulitkan perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah," tegasnya.
Anggota DPRD di berbagai tingkatan diharapkan mulai membahas isu-isu tersebut, sesuai dengan slogan dan visi Hanura, "Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera," pungkas Rio.