Partai nonparlemen yang bernaung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menolak rencana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari empat persen menjadi lima persen. Penolakan ini disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melalui pesan kepada media pada Kamis, 17 September.
Said Iqbal mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menolak usulan peningkatan PT menjadi lima persen. "Tujuh partai nonparlemen yang tergabung di GKSR menolak usulan tersebut karena melanggar keputusan MK yang menyatakan PT harus di bawah empat persen," ujarnya.
Usulan Ambang Batas Baru
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa partai-partai nonparlemen dalam GKSR mengusulkan agar ambang batas parlemen ditetapkan menjadi satu persen. Usulan ini akan dimasukkan dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas. "Negosiasi akan dilakukan dengan pimpinan DPR dan para ketua umum partai politik di parlemen," tambahnya.
Pentingnya Diskusi dengan Partai Nonparlemen
Said juga mengingatkan bahwa putusan MK 116/PUU-XXI/2023 menegaskan pentingnya melibatkan partai nonparlemen dalam pembicaraan mengenai perubahan ambang batas. "Kata MK, perubahan nilai PT wajib didiskusikan dengan parpol nonparlemen juga," tegasnya. Pertemuan antara pimpinan partai pendukung pemerintah juga telah berlangsung untuk membahas RUU Pemilu, di mana salah satu poinnya adalah penentuan ambang batas parlemen. Beberapa partai seperti Golkar, PKS, dan Gerindra telah menyatakan dukungan terhadap usulan lima persen sebagai ambang batas baru.