Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

PAN Menolak Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usulan kenaikan ambang batas parlemen dari empat persen, dengan alasan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

P
Patrick Jonathan
18 September 2026 67 pembaca
Patuh Putusan MK, PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen
Patuh Putusan MK, PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan bahwa partainya menolak rencana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari angka empat persen yang berlaku saat ini. Penolakan ini disampaikan melalui pesan pada Kamis, 17 September.

Viva Yoga menjelaskan bahwa sikap PAN bukan didasari oleh kekhawatiran tidak lolos ke DPR pada pemilu mendatang, melainkan karena penolakan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 116/PUU-XXI/2023. Dia menegaskan, "PAN berkeberatan jika PT naik lebih dari empat persen."

Dasar Penolakan PAN

Viva Yoga menambahkan bahwa MK telah memberikan perintah konstitusional bersyarat kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan aturan terkait PT sebelum Pemilu 2029. "Hal ini artinya pembentuk UU memang diberi ruang legislasi karena bersifat open legal policy," ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa dalam putusannya, MK mensyaratkan agar perubahan PT dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan politik, nilai proporsionalitas, kedaulatan rakyat, dan keadilan pemilu. "Tidak menyebabkan banyak suara sah pemilih hangus dan tidak terkonversi menjadi kursi, serta penyederhanaan partai politik secara rasional," lanjutnya.

Dampak Kenaikan Ambang Batas

Viva Yoga menjelaskan bahwa semakin tinggi ambang batas dalam teori pemilu, akan berpotensi membuat suara sah pemilih tidak terkonversi menjadi kursi. "Dari kondisi ini, maka akan menyebabkan pemilu memiliki tingkat disproporsionalitas tinggi, sehingga nilai representasi demokrasi menjadi lebih rendah," katanya.

Dia menekankan bahwa tidak ada nilai ideal untuk besaran PT pada pemilu mendatang, karena MK memerintahkan perubahan ambang batas harus memenuhi syarat proporsional. "Terutama, untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR," ungkapnya.

// Artikel Terkait