Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan bahwa partainya tidak memiliki keberatan terhadap usulan yang menyatakan bahwa pasangan capres dan cawapres harus diusung oleh minimal dua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. "PAN menyatakan setuju jika pasangan calon presiden atau wakil presiden diusulkan minimal oleh partai politik peserta pemilu," ujarnya melalui pesan pada Senin (21/9).
Viva menambahkan bahwa usulan ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang menguji Pasal 222 UU Pemilu mengenai ketentuan presidential threshold (PT) yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "MK menilai bahwa PT dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan," jelasnya.
Dukungan Partai yang Demokratis
Viva juga menyatakan bahwa usulan pasangan calon yang didukung oleh minimal dua partai merupakan bagian dari rekayasa konstitusional yang bersifat open legal policy. "Jadi, berdasarkan kesepakatan atau konsensus bersama dari seluruh partai politik peserta pemilu," tambahnya. Dia menekankan bahwa usulan tersebut sejalan dengan sikap MK yang menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon tidak boleh didasarkan pada persentase kursi DPR atau persentase suara nasional.
Menurutnya, hal ini memberikan kebebasan bagi setiap partai untuk menentukan pasangan calon secara mandiri dan demokratis. "Setiap partai bebas menentukan pasangan calon secara mandiri dan demokratis," ujarnya.
Konsekuensi bagi Partai yang Tidak Mengusulkan
Lebih lanjut, Viva menegaskan bahwa usulan minimal dukungan partai harus disertai dengan ketentuan bahwa gabungan partai politik tidak boleh menciptakan dominasi yang membatasi jumlah pasangan calon dan pilihan pemilih. "Di samping itu, partai yang tidak mengusulkan pasangan dapat dikenai konsekuensi berupa larangan mengikuti pemilu berikutnya," ungkapnya.
Sebelumnya, wacana mengenai pengusungan pasangan capres dan cawapres oleh minimal dua partai telah muncul. Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mengaku mendengar isu tersebut untuk dimasukkan ke dalam RUU Pemilu yang akan mulai dibahas pada tahun 2026. "Saya mendengar ada masukan yang jelas, bahwasanya pergantiannya model daripada dukungan pada presiden itu adalah berdasarkan dukungan sedikit-dikitnya dua fraksi," kata Paloh pada Sabtu (19/9).