Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

OSO Menyoroti Pentingnya Anggaran Daerah dan Dana Bagi Hasil

Ketua DPD Oesman Sapta (OSO) menekankan perlunya Pemerintah Pusat memenuhi anggaran daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers C...

H
Hanafi Syahputra
13 September 2026 68 pembaca
OSO Soroti Pemangkasan Anggaran untuk Daerah dan DBH
OSO Soroti Pemangkasan Anggaran untuk Daerah dan DBH
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019, Oesman Sapta (OSO), mendesak Pemerintah Pusat untuk segera memenuhi anggaran yang dialokasikan bagi Pemerintah Daerah. Menurut OSO, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh OSO dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan di kanal YouTube Official ILC pada Jumat, 11 September 2026. Dalam diskusi yang dipandu oleh Karni Ilyas itu, turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, serta beberapa pakar dan ekonom.

Keluhan Daerah terhadap Pemangkasan Anggaran

OSO menyatakan bahwa keluhan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terkait anggaran yang tidak dibagikan sesuai dengan Undang-Undang APBN yang telah disetujui. Hal ini membuat daerah merasa kecewa dan mendorong para kepala daerah untuk datang ke Jakarta. "Hal ini harus segera diatasi," tegasnya.

Dalam konteks hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, OSO menekankan pentingnya untuk merujuk pada kerangka konstitusi. Dia mengutip Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan daerah.

Pentingnya Anggaran untuk Daerah

OSO menegaskan bahwa keberadaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, anggaran yang telah ditetapkan untuk daerah harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN. Jadi, anggaran daerah itu wajib diberikan kepada daerah," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa jika Pemerintah Pusat menutup akses keuangan daerah, akan ada potensi kegaduhan. "Yang terjadi sekarang, anggaran daerah tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat daerah dan pembangunan daerah terganggu," tambahnya.

OSO juga mengangkat isu mengenai dana bagi hasil (DBH), menekankan bahwa Pemerintah Pusat harus memastikan bahwa kebijakan DBH dapat berjalan meskipun terdapat keterbatasan sumber pendanaan di daerah. "Karena sumber dana di daerah terbatas, maka perlu dipikirkan agar dana bagi hasil dipastikan dibagikan ke daerah dengan jumlah yang proporsional," ungkapnya.

Selain itu, OSO meminta perhatian lebih dari Pemerintah terhadap anggaran penanganan bencana, dengan harapan seluruh kementerian dan lembaga memiliki anggaran yang siap digunakan saat terjadi bencana alam. Dia mencontohkan beberapa daerah yang memiliki fiskal kuat, seperti DKI Jakarta dan Badung, Bali, yang tidak bergantung pada pendapatan dari sektor pertambangan.

Fuad Bawazier, seorang ekonom senior, menambahkan bahwa hanya ada beberapa daerah yang dapat mandiri secara finansial, sehingga diperlukan kebijakan asimetris untuk memberikan perlakuan berbeda bagi daerah yang memiliki kondisi khusus.

// Artikel Terkait