Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Dalam rapat kerja yang berlangsung di kompleks parlemen Jakarta pada Senin, 18 Mei 2026, Saleh menekankan bahwa UMKM adalah inti dari perekonomian Indonesia dan harus diandalkan untuk bertahan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
"Jadi kalau UMKM-nya tidak benar, maka perekonomian kita pasti akan terguncang," ungkap Saleh. Ia menambahkan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini, UMKM menjadi salah satu andalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Pentingnya Pengawasan Kementerian UMKM
Saleh juga menggarisbawahi perlunya Kementerian UMKM untuk memantau berbagai kendala yang dihadapi oleh bank-bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diketahui bahwa ada jutaan pelaku usaha yang mendapatkan KUR, dan penting bagi kementerian untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk mendukung pelaku UMKM di luar yang sudah menerima KUR. Hal ini penting untuk menghimpun data seluruh pelaku usaha di Indonesia guna mendukung pembangunan dengan informasi yang akurat.
Keseragaman Data Pelaku UMKM
Lebih lanjut, Saleh mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan data jumlah pelaku UMKM di berbagai kementerian, termasuk Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Sosial. Menurutnya, perbedaan data ini dapat mengganggu perencanaan dalam menjangkau penerima bantuan. "Karena itu mungkin ini juga penting ya soal pendataan," tuturnya, menekankan perlunya keselarasan dalam pengumpulan data untuk efektivitas program bantuan.
Saat ini, DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, yang diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan dan pemanfaatan data pelaku usaha secara lebih efektif.
