Jakarta – Partai NasDem meminta niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya diproses sesuai mekanisme konstitusi. Partai tersebut berharap polemik yang berkaitan dengan Gibran tidak terus berlarut-larut.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan setiap keinginan untuk mundur dari jabatan wakil presiden harus mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku.
Menurut Hermawi, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar pemerintah dan masyarakat dapat kembali berfokus pada pelayanan publik serta pembangunan nasional.
NasDem Minta Polemik Segera Diselesaikan
Hermawi menilai terlalu banyak waktu yang telah tersita akibat polemik ijazah Gibran. Ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
NasDem berharap proses penyelesaian persoalan tersebut dapat berjalan sesuai aturan sehingga tidak semakin menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Ia kembali menegaskan bahwa niat pengunduran diri Gibran perlu diproses berdasarkan ketentuan konstitusi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.
NasDem Belum Tentukan Sikap soal Hak Menyatakan Pendapat
Sementara itu, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyampaikan bahwa partainya belum menentukan sikap terkait kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.
Menurut Sahroni, NasDem masih menunggu arahan dari Ketua Umum Surya Paloh. Meski belum menetapkan sikap, ia memastikan partainya siap mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku.
Terkait pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto, Sahroni menegaskan bahwa setiap niat maupun keputusan harus dijalankan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelumnya, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai respons Prabowo terhadap keinginan tersebut. Ia menyatakan tidak benar apabila Presiden disebut menolak niat pengunduran diri Gibran.
Selain itu, Prasetyo menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.
Hingga berita ini disampaikan, pembahasan mengenai niat pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk partai politik di DPR yang menekankan pentingnya penyelesaian melalui mekanisme konstitusional.