Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

MK Menyatakan Gibran Rakabuming Raka Tidak Dapat Didiskualifikasi sebagai Wapres

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat membatalkan status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, meskipun ada gugatan terkait syarat pendidikan yang diajukan oleh sejumlah pemohon.

D
Dimas Adhyaksa Putra
07 October 2026 73 pembaca
MK Tak Bisa Batalkan Status Gibran bin Jokowi sebagai Wapres, Tetapi...
MK Tak Bisa Batalkan Status Gibran bin Jokowi sebagai Wapres, Tetapi...
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Mahkamah Konstitusi (MK) mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh hakim konstitusi Adies Kadir saat membacakan putusan mengenai sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober.

Adies Kadir menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA di Indonesia. "Tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA," ungkap Adies saat membacakan putusan tersebut.

Gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran diajukan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama sebelas pemohon lainnya. Mereka berargumen bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden karena tidak memiliki bukti kelulusan SMA atau setara, dan meminta MK untuk mendiskualifikasi Gibran yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Namun, Adies menjelaskan bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon tidak tepat untuk dimasukkan dalam kategori Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Hal ini disebabkan oleh status Gibran yang telah berubah setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. "Sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," tambahnya.

Dengan demikian, hakim konstitusi tidak dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden. "Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wapres RI sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," tegas Adies.

Dia juga menyampaikan bahwa lembaga lain dapat menindaklanjuti fakta mengenai tidak adanya ijazah Gibran setingkat SMA atau sederajat sebagai syarat pencalonan. "Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MA Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat capres dan cawapres sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945," jelasnya.

// Artikel Terkait