JAKARTA - Mukhamad Misbakhun, yang menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, memberikan tanggapan terhadap berita dan podcast yang mengaitkannya dengan masalah pemesanan cukai rokok. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menolak untuk mencederai kepercayaan konstituennya, banyak di antaranya adalah petani tembakau.
"Saya tidak melakukan apa yang disampaikan dalam siaran atau berita tersebut," ungkap Misbakhun melalui pesan tertulis pada Minggu (13/9). Pernyataan ini muncul sebagai reaksi terhadap siniar Bocor Alus dan laporan dari Majalah Tempo yang menyebutkan keterlibatan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu dalam urusan pita cukai rokok.
Komitmen Terhadap Petani Tembakau
Misbakhun menjelaskan bahwa publik dapat melihat rekam jejaknya dalam memperjuangkan hak-hak petani tembakau. "Sebagai anggota DPR RI yang mewakili Dapil II Jatim, khususnya Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah penghasil tembakau, saya selalu mendukung dan membela kepentingan petani tembakau. Saya konsisten meminta agar tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap rendah karena hal itu bermanfaat bagi petani tembakau," tambahnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menyebutkan bahwa Adi Harnowo, sosok yang disebut dalam berita dan podcast tersebut, sudah tidak bekerja untuknya sejak pelantikan DPR periode saat ini pada Oktober 2024. "Silakan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan," ujarnya.
Kewenangan Pita Cukai
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan terkait pita cukai rokok, yang sepenuhnya berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. "Semua pemesanan pita cukai harus melalui sistem pemesanan secara elektronik. Jadi, tidak ada hubungannya dengan saya," jelasnya.
Dalam bantahannya, Misbakhun menyatakan bahwa ia telah menghubungi Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, untuk mendapatkan penjelasan mengenai isu yang beredar. Ia menegaskan bahwa DJBC tidak menemukan namanya dalam investigasi tersebut. "Pak Nirwala menyampaikan tidak ada nama saya dalam persoalan pemesanan pita cukai rokok," ujarnya.
Menurut Misbakhun, kewenangan untuk melakukan investigasi terkait dugaan penyalahgunaan penjualan pita cukai berada di DJBC. Oleh karena itu, ia mendorong publik untuk meminta klarifikasi langsung kepada pihak yang membuat berita atau yang menyebut namanya. "Kewenangan melakukan investigasi penjualan pita cukai rokok ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mengenai kebenaran berita ini, silakan konfirmasi langsung kepada pihak yang mempunyai kewenangan tersebut," tambahnya.
Penyebutan nama Misbakhun dalam berita tersebut menarik perhatian di daerah pemilihannya. Sekretaris Ormas Madas Serumpun, Agus Cahyono, menyatakan bahwa pemberitaan itu cenderung mendiskreditkan Misbakhun tanpa mempertimbangkan perjuangannya dalam membela petani tembakau dan buruh industri hasil tembakau. "Jangan sampai perjuangan itu diabaikan hanya karena adanya narasi yang terus-menerus membangun citra negatif terhadap beliau," ujarnya.
Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurahman, juga mengingatkan agar narasi dalam berita mengenai Misbakhun tidak langsung dianggap sebagai fakta. "Publik perlu melihat rekam jejak dan kontribusi beliau secara utuh. Jika ada tuduhan atau dugaan tertentu, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan proses hukum yang objektif, bukan hanya asumsi atau opini," katanya.
Wahid menambahkan bahwa ia telah lama mengamati rekam jejak Misbakhun dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau. Menurutnya, Misbakhun adalah salah satu anggota DPR RI yang paling konsisten dalam memperjuangkan nasib petani tembakau, buruh pabrik rokok, dan keberlangsungan industri hasil tembakau nasional. "Selama ini Pak Misbakhun memang dikenal sangat gigih menyuarakan agar cukai hasil tembakau tidak dinaikkan demi melindungi ekosistem industri rokok nasional," pungkasnya.