Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian kembali memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian karena penyadapan merupakan kewenangan yang dapat mengakses informasi pribadi seseorang dan berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengendalian yang kuat.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, sebelumnya mengumumkan penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Tiga orang lainnya yang disebut sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Ketiganya dilaporkan telah ditahan di Mako Brimob.
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan sejumlah media nasional, penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga menyasar sejumlah nomor telepon, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha pada periode 2025–2026.
Pada Oktober 2026, penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Pasal yang dilaporkan dalam perkara ini antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih merupakan dugaan yang belum diuji di pengadilan. Perkara ini sekaligus memperlihatkan pentingnya aturan yang mampu mengawasi penggunaan teknologi penyadapan agar tidak melampaui kewenangan.
Aturan Penyadapan Masih Tersebar di Berbagai Undang-Undang
Persoalan pengawasan penyadapan di Indonesia salah satunya berkaitan dengan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mekanisme penyadapan secara menyeluruh.
Aturan mengenai penyadapan saat ini tersebar dalam 16 undang-undang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa pembatasan hak privasi melalui penyadapan harus diatur dengan undang-undang, bukan hanya melalui peraturan pemerintah.
Namun, hingga kini, undang-undang khusus mengenai penyadapan belum juga terbentuk. Akibatnya, mekanisme dan batas kewenangan penyadapan berbeda-beda di setiap lembaga.
Beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:
- Kepolisian: Merujuk pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010, dengan mekanisme izin ketua pengadilan negeri melalui Kabareskrim.
- Undang-Undang Narkotika: Membatasi penyadapan paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali.
- Undang-Undang Terorisme: Memberikan kewenangan penyadapan hingga satu tahun.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara: Memberikan BIN kewenangan penyadapan selama enam bulan. Izin pengadilan baru diwajibkan apabila sasaran telah memiliki bukti permulaan yang cukup.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada 18 November 2025 juga pernah menyampaikan bahwa KUHAP baru tidak mengatur penyadapan. Ia menyebut Pasal 136 ayat (2) sebagai dasar bagi pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan.
Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan aparat sekaligus perlindungan privasi masyarakat.
Pengawasan Administratif Belum Menjamin Ketepatan Penyadapan
Gambaran mengenai pengawasan penyadapan juga terlihat dalam mekanisme yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU KPK pada Mei 2021, KPK tidak lagi diwajibkan meminta izin Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan. Lembaga tersebut cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.
Benny Mamoto selaku perwakilan Dewan Pengawas melaporkan bahwa selama semester I 2026, KPK melakukan 762 penyadapan. Seluruh tindakan tersebut atau 100% dilaporkan tepat waktu, paling lambat 14 hari kerja setelah penyadapan dilakukan.
Meski angka tersebut menunjukkan kepatuhan administratif, ketepatan pelaporan belum tentu menggambarkan apakah penyadapan telah dilakukan secara tepat, diperlukan, dan proporsional.
Dewan Pengawas juga mencatat adanya keterlambatan pelaporan pada tindakan lain. Dari 232 penggeledahan, hanya 152 yang dilaporkan tepat waktu. Sementara itu, dari 1.093 penyitaan, sebanyak 893 dilaporkan sesuai tenggat waktu.
Data tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pelaporan masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam pengawasan kewenangan aparat.
Transparansi Teknologi Pengawasan dan Risiko Penyalahgunaan
Persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga penggunaan teknologi pengawasan yang semakin berkembang.
Laporan Amnesty International pada 1 Mei 2024 menelusuri aliran perangkat lunak mata-mata atau spyware serta produk pengawasan dari Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia ke Indonesia selama periode 2017–2023.
Laporan tersebut mencatat pengiriman perangkat kepada Polri melalui perusahaan perantara dengan nilai sekitar US$5,59 juta pada 9 September 2019 dan US$11,06 juta pada 15 Juli 2021.
Dalam laporan itu, Polri menolak memberikan tanggapan, sedangkan BSSN tidak memberikan jawaban hingga laporan dipublikasikan. Amnesty International juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa individu tertentu dari masyarakat sipil menjadi sasaran.
Dengan demikian, persoalan yang disoroti adalah minimnya transparansi dalam pengadaan teknologi pengawasan, bukan kesimpulan bahwa perangkat tersebut telah digunakan untuk menyasar individu tertentu.
Dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dalam sistem LIMS juga memperlihatkan pentingnya pengamanan jejak digital. Sistem penyadapan yang digunakan secara sah tetap berisiko disalahgunakan apabila catatan operasionalnya dapat dihapus oleh pihak yang memiliki akses.
Lima Lapisan Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan
Salah satu pendekatan yang ditawarkan dalam laporan Strategis ISW 2.4.2 (2026) adalah membangun sistem pengendalian penyadapan melalui lima lapisan.
Kajian tersebut merupakan rekomendasi berbasis sumber terbuka, bukan hasil audit operasional. Lima lapisan yang diusulkan meliputi:
- Kerangka hukum dan akuntabilitas demokratis.
- Otorisasi independen untuk setiap kasus penyadapan.
- Pembatasan teknis melalui pemisahan tugas.
- Perlindungan data dengan pencatatan yang tidak mudah diubah.
- Audit independen serta mekanisme pemulihan hak.
Salah satu prinsip penting dalam rekomendasi tersebut adalah mencegah konsentrasi kewenangan pada satu pihak. Pihak yang mengusulkan sasaran penyadapan seharusnya tidak sekaligus menjadi pemberi izin, pelaksana, auditor, dan pihak yang dapat menghapus jejak operasi.
Khusus untuk sistem seperti LIMS, kajian tersebut mengusulkan pemeriksaan silang antara izin hukum, basis data sasaran, dan konfigurasi sistem yang aktif. Setiap penghapusan hasil penyadapan juga perlu memperoleh otorisasi serta meninggalkan jejak audit.
Selain itu, transparansi pengadaan teknologi perlu diperkuat, mulai dari identitas pemilik manfaat pemasok hingga hak audit yang tercantum dalam kontrak. Kajian tersebut turut mempertimbangkan moratorium penggunaan spyware invasif sampai tersedia penilaian legalitas dan pengawasan independen.
Kajian itu tidak menyimpulkan adanya keterlibatan vendor tertentu dalam perkara yang sedang menjadi perhatian. Oleh karena itu, rekomendasi tersebut perlu dipahami sebagai kerangka pencegahan, bukan sebagai kesimpulan mengenai pihak yang terlibat.
RUU Penyadapan Masuk Agenda Legislasi 2026
Pembentukan aturan khusus mengenai penyadapan kembali mendapat perhatian dalam agenda legislasi nasional. Badan Legislasi (Baleg) DPR menambahkan RUU Penyadapan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 pada 27 November 2025.
Sementara itu, Habiburokhman pada 5 November 2026 menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut diperkira