JAKARTA - Syafiuddin Asmoro, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo agar tidak menciptakan kontroversi yang dapat mengganggu aktivitas institusi. Permintaan ini disampaikan terkait dengan berbagai polemik, termasuk mutasi pejabat di Kementerian PU dan isu dokumen perjalanan dinas ke AS yang melibatkan anggota keluarganya.
"Kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," ungkapnya dalam keterangan pers pada Kamis (16/7).
Pentingnya Fokus pada Kinerja
Syafiuddin menilai bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian PU lebih banyak menjadi sorotan publik karena kontroversi, dibandingkan dengan prestasi kinerjanya. "Kami menghormati kewenangan Menteri PU dalam melakukan pembinaan organisasi," tambahnya.
Legislator yang berasal dari Dapil XI Jawa Timur tersebut mengingatkan bahwa Kementerian PU memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu, ia menekankan agar pimpinan kementerian seharusnya mengarahkan energi mereka untuk mempercepat penyelesaian program pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat.
Pentingnya Soliditas Internal
Selain fokus pada pekerjaan, Syafiuddin juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di dalam lingkungan Kementerian PU. "Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," jelasnya.
Menurutnya, seorang menteri tidak hanya dituntut untuk mengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi sosok yang mampu membangkitkan semangat, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. "Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," imbuhnya.
Syafiuddin menambahkan bahwa Komisi V akan terus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efektif. "Kami berharap ke depan tidak ada lagi kehebohan maupun ketidakharmonisan di internal Kementerian PU, yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja nyata, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin baik," tutupnya.
