Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 1,99 triliun untuk kementeriannya pada tahun 2027. Permohonan ini bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai program kerja yang sedang dijalankan serta memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal ini disampaikan oleh Widiyanti dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
"Kementerian Pariwisata mengajukan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 1,99 triliun sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan," ungkap Widiyanti. Ia menjelaskan bahwa usulan ini diajukan karena pagu indikatif sebesar Rp 1,01 triliun untuk tahun depan dinilai belum mencukupi kebutuhan program pembangunan di sektor pariwisata. Menurutnya, pagu indikatif tersebut jauh di bawah kebutuhan ideal Kementerian Pariwisata yang mencapai Rp 3 triliun.
Kebutuhan Anggaran yang Meningkat
Widiyanti juga menyampaikan bahwa berdasarkan data mengenai tren pergerakan pagu anggaran Kementerian Pariwisata sejak tahun 2016 hingga pagu indikatif tahun 2027, terlihat bahwa pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp 1,01 triliun. Nominal ini menurutnya sangat jauh di bawah tren historis anggaran Kementerian Pariwisata yang pernah mencapai Rp 5,41 triliun, dengan rata-rata berada di kisaran Rp 3 triliun.
"Kondisi penurunan anggaran ini menjadi sebuah paradoks di tengah kontribusi dan tuntutan target sektor pariwisata yang terus meningkat, Kementerian Pariwisata tidak diberikan sumber daya yang mumpuni," tambahnya.
Dukungan dari Komisi VII DPR RI
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa komisinya akan terus memberikan dukungan kepada Kementerian Pariwisata. Namun, Saleh meminta agar Kemenpar dapat membagi dana tersebut secara merata ke setiap kedeputian, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ia juga mendorong Menteri Pariwisata untuk melakukan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan tambahan anggaran yang sesuai dengan program-program yang ada.
Saleh menyatakan, "Jadi, bukan Ibu Menteri saja, tapi Komisi VII bersama masyarakat juga ikut meminta ditambahkan. Siapa tahu tambah Rp 500, Rp 600 miliar, kan, lumayan. Tapi rasa-rasanya kurang bisa terwujud, kalau Rp 500 - Rp 600 masih masuk akal, di tengah penambahan anggaran untuk kementerian/lembaga." Dalam kesempatan itu, Saleh juga memberikan semangat kepada Kementerian Pariwisata untuk tetap bekerja keras meskipun dengan keterbatasan anggaran, agar seluruh target dapat tercapai dan hasilnya sesuai harapan bersama.
"Kami dukung, dari awal kami selalu mendukung. Harapannya, kita semakin kuat supaya masyarakat semakin sejahtera," tutupnya.
