![Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tanggapan pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-25 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). [ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym]](/storage/Post/crawled_purbaya-akhirnya-bongkar-masalah-di-program-mbg-janji-bakal_1784029246_AB1U.jpg)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pernyataan ini disampaikan saat menjawab kritik dari Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026.
"Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, Pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ungkap Purbaya. Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program ini terletak pada kesiapan rantai pasokan, jalur distribusi pangan, serta kapasitas logistik, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Untuk mengatasi masalah rantai pasok dan kapasitas logistik, Purbaya berjanji bahwa Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPB) akan melibatkan masyarakat setempat. Ini termasuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPB.
"Sebagai langkah konkret Pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," jelasnya.
Efisiensi Anggaran MBG
Purbaya juga menyatakan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis akan mengalami efisiensi signifikan, sesuai perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas yang tidak dapat dihapus, sehingga pemerintah harus menjalankannya dengan lebih efisien.
"Hanya saja memang pelaksanaannya, banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki," tambahnya dalam sebuah wawancara. Sebagai bukti, Purbaya menyebutkan bahwa anggaran MBG telah dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 270 triliun, dan BGN akan melakukan pemangkasan anggaran lebih lanjut.
"Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden. Itu, jadi enggak usah takut. Kalau program pertama pasti banyak bolongnya," lanjutnya.
Purbaya mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya yang berani mendatangi BGN untuk meninjau penggunaan anggaran program ini. Ia mengakui bahwa saat pertama kali berkunjung, situasi sempat heboh karena kekhawatiran mengenai penggunaan anggaran untuk MBG. Namun, eksekusi tetap berada di bawah tanggung jawab Kepala BGN yang saat itu dijabat oleh Dadan Hindayana sebelum menjadi tersangka kasus korupsi MBG.
Purbaya juga mengakui bahwa MBG adalah program yang baik di atas kertas dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dulu kan saya enggak boleh masuk bahkan, tapi sekarang kan diperbaiki," imbuhnya.
