Jakarta - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan perbedaan mencolok dalam penghasilan dokter di berbagai daerah, yang bahkan dapat bervariasi hingga ribuan kali lipat. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Kamis (25/6/2026), ia memberikan contoh perbandingan penghasilan dokter di ibu kota dan daerah terpencil.
Menurut Budi, variasi penghasilan yang sangat besar ini menciptakan ketidakadilan di kalangan dokter. Ia menyatakan, "Memang teman-teman variasi besaran penghasilan yang jauh berbeda, jauh sekali. Saya nggak enak menyampaikan di Jakarta sendiri pasti Bapak Ibu tahulah. Ada yang dapatnya, ordernya sebulan miliaran, ada yang dapatnya sebulan ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu." Ia menambahkan bahwa perbedaan ini sangat mencolok, dengan "gap" yang bisa mencapai ribuan kali antara penghasilan tertinggi dan terendah.
Contoh Perbandingan Penghasilan Dokter
Budi memberikan contoh konkret mengenai tunjangan dokter spesialis di dua daerah yang berbeda. Ia menyebutkan, "Ini saya kasih contoh aja. Ini adalah tunjangan untuk dokter spesialis. Di Kabupaten Bone Rp 3 juta, di Mahakam Ulu Rp 80 juta." Hal ini menunjukkan betapa besar ketimpangan yang ada di antara dokter yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang sama.
Ia juga menjelaskan bahwa ketimpangan serupa terjadi pada dokter gigi, di mana ada dokter gigi di Indragiri yang hanya menerima tunjangan sekitar Rp 1 juta, sedangkan di Cianjur, tunjangannya mencapai Rp 30 juta. "Ada dokter gigi di Indragiri Riau Rp 1 juta, di Cianjur Jawa Barat Rp 30 juta tunjangannya," ujarnya.
Pentingnya Distribusi Dokter yang Merata
Budi menekankan bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan tenaga kesehatan, tetapi juga terkait dengan distribusi dokter yang belum merata di seluruh Indonesia. Ia mengungkapkan, "Nah, ini kita lihat. Itu sebabnya kenapa kami perlu berkoordinasi dengan teman-teman Menpan sama Mendagri, karena nggak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan."
Ia juga mengamati fenomena di mana beberapa dokter memiliki tiga Surat Izin Praktik (SIP), sementara dokter-dokter muda mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat praktik karena posisi yang sudah terisi. "Itu sebabnya kan ada dokter yang SIP-nya tiga, ada dokter muda mau masuk enggak bisa karena SIP-nya sudah terisi oleh dokter-dokter yang lama," jelasnya.
Budi menegaskan bahwa kondisi ini menyebabkan kesenjangan pendapatan antar dokter semakin lebar, bahkan ada dokter senior yang mendapatkan penghasilan ribuan kali lebih besar dibandingkan dokter baru. Ia mengatakan, "Dan itu mendapatkan penghasilannya mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk."
Pemerintah berkomitmen untuk memetakan dan menangani berbagai bentuk ketimpangan ini secara bertahap. Meskipun tidak semua solusi berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan, Budi menegaskan bahwa mereka sudah mulai memperhatikan masalah ini. "Nah, ketimpangan-ketimpangan ini juga kita amati. Dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang unfortunately tidak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan. Tapi kita sudah mulai melihat ini," pungkasnya.
