Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi bahwa pencairan dana tambahan sebesar Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh masalah regulasi yang belum terselesaikan. Meskipun demikian, pemerintah sedang berusaha untuk mempercepat penyelesaian aturan agar dana tersebut dapat segera dicairkan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
Menurut Budi, masalah utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada mekanisme hukum yang mendasari pencairan dana tersebut. "Itu ada masalah dari sisi regulasinya bagaimana pencairannya. Kemarin sudah bicara dengan Pak Dirut (BPJS), Pak Menkeu, kita akan melakukan percepatan," ungkapnya saat ditemui di Jakarta Selatan pada Jumat (10/7/2026).
Proses Penyelesaian Aturan
Dia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk pencairan dana tersebut. Draf aturan ini sudah diproses dan dikirim ke Sekretariat Negara. "Ada PP yang harus segera ditandatangani dan itu sudah kita proses ke Setneg. Mudah-mudahan segera ditandatangani oleh Bapak Presiden, sehingga memungkinkan bagi Kementerian Keuangan untuk mencairkan itu secepat-cepatnya," tambahnya.
Ancaman Gagal Bayar dan Harapan Pencairan
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan bahwa tambahan dana Rp 20 triliun dari pemerintah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tanpa intervensi ini, BPJS Kesehatan diperkirakan akan menghadapi potensi gagal bayar mulai Juli 2027. Prihati menjelaskan bahwa pencairan dana hanya dapat dilakukan setelah ada dasar hukum yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit.
"Suntikan itu akan dicairkan kalau ada regulasi yang menyatakan bahwa defisit, kita sudah negatif. Kalau sudah ditandatangani, memang kita sudah negatif, maka bisa segera cair," ujarnya. Dia berharap proses pencairan tidak memakan waktu lama. "Saya berharap bulan depan, paling lambat Agustus, sudah mendapatkan manfaat dari pemerintah," tambahnya.
Budi juga memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan, yang masing-masing berasal dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 10 triliun. Namun, ia mengakui bahwa birokrasi penyaluran dana tersebut cukup rumit. Kementerian Keuangan memiliki ketentuan tertentu dalam penyaluran dana tambahan kepada BPJS Kesehatan, sehingga diperlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah agar pencairan dapat dilakukan.
