jpnn.com, YOGYAKARTA - Isu populisme dan kemunduran demokrasi menjadi fokus utama dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia dan 9th CALD Party Management Workshop yang berlangsung di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada hari Jumat (4/9). Florencio “Butch” Abad, selaku Ketua Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), menyatakan bahwa demokrasi mengalami kemunduran karena ketidakmampuan untuk menciptakan iklim yang mendukung kebebasan berpendapat.
Butch Abad menegaskan bahwa kegagalan demokrasi liberal bukanlah akibat dari cacat sistem itu sendiri, melainkan karena liberalisme tidak lagi mampu menyediakan kondisi yang menjadikan kebebasan dan demokrasi berarti bagi masyarakat umum. Mantan menteri kabinet Filipina ini juga menjelaskan bahwa masalah demokrasi semakin kompleks ketika kekuatan ekonomi, politik, dan budaya terkonsentrasi pada kelompok elit.
Menjawab Tantangan dengan Liberalisme Kelas Pekerja
Menurut Butch Abad, situasi ini semakin memperburuk keadaan ketika mayoritas masyarakat pekerja kehilangan kepastian ekonomi, status sosial, dan kesempatan untuk menyuarakan kepentingan politik mereka. Sebagai respons terhadap kemunduran demokrasi, ia mengusulkan gagasan Working-Class Liberalism atau liberalisme kelas pekerja, yang bertujuan untuk merekonstruksi liberalisme sosial-demokratis agar dapat menjawab perubahan masyarakat di era pascaindustri.
Dia menekankan bahwa gagasan ini bertujuan untuk menjadikan demokrasi lebih dari sekadar prosedur, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata serta rasa keadilan bagi rakyat. "Berfokus pada lima pilar, memulihkan komunitas dan pemerintahan mandiri, mengurangi ketimpangan yang berlebihan, membangun narasi bersama, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menyediakan layanan publik yang efektif,” ungkap Butch Abad.
Peringatan tentang Kemunduran Demokrasi
Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, Moritz Kleine-Brockhoff, juga memberikan peringatan mengenai kemunduran demokrasi. Dalam pidatonya di konferensi, Moritz membandingkan optimisme demokrasi saat runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin dengan kondisi saat ini. “Ketika saya tumbuh besar di Jerman, runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin adalah masa kejayaan demokrasi. Namun, hari ini, demokrasi berada dalam tekanan di banyak tempat,” ujarnya.
Dia menyoroti bahwa tekanan terhadap demokrasi tidak hanya terjadi di negara berkembang, dengan menyebutkan populisme sayap kanan di Jerman sebagai contoh. Moritz juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kudeta militer di Myanmar, disinformasi di Filipina, pembubaran partai politik melalui lembaga peradilan di Thailand, hingga masalah di Vietnam. Ia juga mencatat bahwa Indonesia tidak terlepas dari kecenderungan kemunduran demokrasi yang mengkhawatirkan.
“Ya, di Indonesia sendiri, kita menyaksikan kemunduran demokrasi yang mengkhawatirkan,” kata Moritz. Dalam forum CALD ini, Hasto menekankan harapan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam kebijakan politik, menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan, serta memastikan keadilan dapat berdiri di atas kekuasaan. Konferensi CALD dan workshop ini berlangsung dari 3 hingga 7 September 2026, dihadiri oleh puluhan delegasi internasional yang terdiri dari pemimpin partai politik, anggota parlemen, akademisi, serta tokoh masyarakat sipil dari berbagai negara.
Pembukaan acara dipandu oleh Angelina Dewi dan diisi dengan laporan dari panitia pelaksana lokal, Cintya Amanda Labetta Arie Seno. Selain Hasto, beberapa politikus PDIP seperti Sukidi, Hasto Wardoyo, dan Endah Subekti Kuntariningsih juga hadir sebagai perwakilan Indonesia dalam konferensi ini.