Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan terhadap dirinya. Ia juga memohon agar segera dibebaskan dari tahanan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Dalam nota perlawanan yang dibacakan di persidangan, Febrie menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak disusun secara jelas, lengkap, dan cermat. Ia meminta hakim menerima seluruh dalil perlawanan yang diajukan dirinya bersama tim advokat.
“(Memohon agar hakim) menerima seluruh dalil-dalil dalam nota perlawanan Terdakwa dan advokat, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.”
Febrie juga meminta agar surat dakwaan tersebut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, ia memohon supaya berkas perkara dan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum.
Febrie Singgung 30 Tahun Pengabdian di Kejaksaan
Dalam pembelaannya, Febrie menyinggung perjalanan kariernya selama 30 tahun di Kejaksaan Agung. Ia mengklaim tidak pernah meminta jabatan sejak pertama kali menjadi jaksa hingga menduduki posisi terakhir sebagai Jampidsus.
“Saya tidak pernah meminta jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga jabatan terakhir saya Jampidsus.”
Ia juga menyatakan tidak pernah menerima hukuman disiplin selama berkarier. Febrie meminta majelis hakim mempertimbangkan jabatan strategis yang pernah diembannya serta rekam jejak penanganan perkara korupsi berskala besar yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Saya hanya memohon agar dipertimbangkan pula beberapa jabatan strategis yang sudah saya tempuh dengan baik dan penyelesaian penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi skala besar yang telah inkrah,” ujarnya.
Febrie kemudian menyebut sejumlah perkara besar yang pernah ditanganinya, termasuk kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan kerugian negara yang disebut mencapai Rp 285 triliun. Ia juga menyinggung perkara PT Duta Palma Group dengan kerugian sekitar Rp 4,798 triliun dan USD 7,85 juta, serta pengadaan pesawat Garuda Indonesia yang disebut menimbulkan kerugian USD 609,81 juta.
Pertanyakan Peran Ferry dalam Dakwaan Pemerasan
Febrie turut mempersoalkan dakwaan pemerasan senilai Rp 55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian. Dalam perkara tersebut, jaksa menyebut pemerasan dilakukan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.
Menurut Febrie, peran Ferry dalam dakwaan perlu dijelaskan secara terperinci. Ia menilai status Ferry yang disebut berperan aktif, tetapi tidak menjadi pihak dalam perkara yang dihadapinya, menimbulkan persoalan dalam penyusunan dakwaan.
“Status Ferry Yanto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut, namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga hal ini menjadi kurang pihak.”
Febrie juga membantah pernah meminta bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Ia mengkritik ketidakjelasan uraian dakwaan mengenai keterlibatannya dan menyatakan namanya telah disalahgunakan oleh rekannya untuk melakukan pemerasan.
“Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta untuk bertemu dengan pihak mana pun yang sedang beperkara,” ungkapnya.
Ia menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tetap kuat. Febrie juga menyatakan siap kembali mengabdi apabila majelis hakim nantinya menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah dan membebaskannya.
“Apabila Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan saya tidak terbukti bersalah dan membebaskan saya, saya siap kembali melanjutkan pengabdian,” ujarnya.
Sebelumnya, Febrie didakwa melakukan pemerasan terhadap Tan Kian sebesar Rp 55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Selain perkara tersebut, Febrie bersama sejumlah pihak lainnya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai total mencapai Rp 346 miliar dan USD 440.990.
sumber : news.detik.com