Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, berpendapat bahwa kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang baru diajukan pada tahun 2026 seharusnya tidak dapat diterima. Kasus ini mencakup persoalan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Permohonan tersebut diajukan hampir dua tahun setelah Prabowo Subianto dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Patrialis menjelaskan bahwa sengketa hasil pemilu memiliki batas waktu pengajuan yang ketat setelah hasil pemilu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Menurut hemat saya, semestinya ini sudah kedaluwarsa,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan pada Senin (5/10). Dia juga mempertanyakan alasan di balik pengajuan sengketa Pilpres 2024 yang baru dilakukan pada tahun 2026. “Kalau hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hari ini baru diajukan, itu kan menimbulkan tanda tanya bagi kami,” tambahnya.
Batas Waktu Pengajuan Sengketa
Menurut ketentuan yang berlaku, permohonan sengketa hasil pemilihan presiden harus diajukan paling lambat tiga hari setelah hasil ditetapkan oleh KPU. Para pemohon yang mengajukan perkara pada September 2026 juga mengakui bahwa permohonan mereka telah melewati tenggang waktu yang ditentukan.
Patrialis menegaskan bahwa jika ada substansi lain yang ingin dipermasalahkan, maka mekanisme hukum yang harus ditempuh perlu disesuaikan dengan objek perkaranya. “Kalau ada substansi yang mau diajukan ke MK, silakan melalui mekanisme yang tepat. Misalnya judicial review, kalau memang ada norma undang-undang yang dipersoalkan,” jelasnya.
Pentingnya Hati-hati dalam Penanganan Perkara
Dia juga menilai bahwa persoalan mengenai tenggang waktu seharusnya dapat disaring sejak tahap awal pemeriksaan perkara. “Dalam dismissal atau pemeriksaan pendahuluan, menurut saya semestinya sudah dinyatakan tidak dapat diterima,” ungkap Patrialis. Ia mengingatkan bahwa penanganan perkara ketatanegaraan harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat hal ini berkaitan dengan sistem hukum negara. “Kita harus hati-hati. Ini kita bicara negara,” tutupnya.