Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Lima Tahun PKN: Menegaskan Politik untuk Rakyat, Bukan Elite

Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menekankan pentingnya mengelola Indonesia untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elite. Dalam peringatan l...

I
Intan Permatasari
30 October 2026 65 pembaca
5 Tahun Deklarasi PKN: Politik Bukan Perusahaan Eksklusif Milik Para Pemodal
5 Tahun Deklarasi PKN: Politik Bukan Perusahaan Eksklusif Milik Para Pemodal
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, menyatakan bahwa lima tahun bagi PKN merupakan momen penting untuk menegaskan sikap bahwa Indonesia tidak seharusnya dikelola hanya untuk kepentingan segelintir elite. PKN juga menilai bahwa rakyat tidak seharusnya diminta untuk bersabar dalam menghadapi dampak dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

Pada peringatan lima tahun deklarasinya yang jatuh pada 28 Oktober 2021, PKN tidak hanya ingin merayakan bertambahnya usia organisasi, tetapi juga ingin menyampaikan pesan politik kepada pihak berkuasa. Menurut PKN, makna demokrasi akan hilang jika rakyat hanya dianggap penting saat pemilihan umum, daerah hanya dijadikan objek kebijakan, dan kekayaan negara lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap modal serta kekuasaan.

“PKN menegaskan, republik ini bukan milik oligarki. Kekuasaan bukan warisan keluarga. Politik bukan perusahaan eksklusif milik para pemodal,” tegas Gede Pasek pada Kamis (29/10). Dia juga menambahkan bahwa PKN membawa garis perjuangan yang berlandaskan nasionalisme kenusantaraan, gotong royong, berdikari, dan Mitreka Satata sebagai dasar politik partai.

Walaupun PKN menyadari bahwa mereka belum menjadi partai besar, kecilnya elektoral tidak berarti harus kecil dalam keberanian untuk menyampaikan pendapat. PKN tidak perlu menunggu untuk menjadi penguasa guna mengingatkan pihak berkuasa ketika kebijakan publik dianggap menyimpang dari kepentingan masyarakat.

“Justru di situlah PKN ingin mengambil posisi sebagai kekuatan politik alternatif yang berani berbicara, menawarkan koreksi, dan membuka jalan bagi masyarakat biasa untuk ikut menentukan masa depan Indonesia,” tambah Gede Pasek.

Gede Pasek juga menekankan bahwa PKN mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Namun, dukungan terhadap tujuan baik tersebut tidak berarti memberikan cek kosong kepada pemerintah untuk menjalankan program tanpa evaluasi yang memadai. PKN berpendapat bahwa pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikoreksi dengan serius.

“Program yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi rakyat tidak boleh berubah menjadi ladang bisnis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya. Gede Pasek juga menjelaskan bahwa PKN mempertanyakan arah pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan/Nelayan Merah Putih.

PKN menegaskan bahwa sikap tersebut tidak sama dengan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada Pilpres 2024, PKN tidak akan mengambil posisi organisasi untuk mendukung salah satu pasangan calon. “Posisi PKN bertumpu pada prinsip yang lebih mendasar, hasil kedaulatan rakyat harus dihormati dan setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah,” pungkas Gede Pasek.

// Artikel Terkait