JAKARTA - Anggota DPR RI Azis Subekti mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki daya tarik yang signifikan di mata internasional, karena negara-negara mitra semakin memperluas kerja sama dengan Indonesia. Beberapa negara yang terlibat antara lain Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Prancis, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Korea Selatan, Australia, Singapura, Rusia, Brasil, dan India.
Politisi dari fraksi Gerindra ini menyatakan bahwa nilai komitmen investasi yang diumumkan dalam berbagai kerja sama mencapai sekitar USD175 miliar. Namun, Azis mengingatkan bahwa pengumuman tersebut tidak cukup, dan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kesepakatan diikuti dengan realisasi yang konkret.
Pentingnya Realisasi Investasi
“Persoalannya bukan apakah Indonesia memiliki peluang. Persoalannya adalah apakah institusi negara mampu mengubah peluang menjadi hasil,” ungkap Azis dalam keterangannya pada Rabu (1/7). Ia menilai bahwa kendala utama dalam investasi di Indonesia terletak pada masalah perizinan, tata ruang, koordinasi antar lembaga, kepastian regulasi, dan pembebasan lahan.
“Investor tidak takut pada risiko. Mereka takut pada ketidakpastian. Risiko dapat dihitung, ketidakpastian tidak dapat dihitung,” tambahnya. Azis, yang merupakan perwakilan dari Dapil VI Jawa Tengah, menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain dalam mengubah investasi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Belajar dari Negara Lain
Ia menyebutkan bahwa Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia adalah contoh negara yang berhasil mempercepat realisasi investasi berkat koordinasi kelembagaan yang baik. “Indonesia tidak kekurangan modal, mitra, atau ketertarikan dunia,” katanya.
Lebih lanjut, Azis menegaskan bahwa keberhasilan investasi seharusnya tidak hanya diukur dari nilai komitmen yang diumumkan. Menurutnya, investasi dianggap berhasil jika memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor, penguatan kapasitas industri, serta transfer teknologi. “Ya, yang sedang diuji adalah kapasitas negara untuk mengubah semua itu menjadi kemakmuran,” pungkasnya.
