Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Kritik Ray Rangkuti Terhadap Usulan Syarat Minimal Dua Fraksi untuk Capres-Cawapres

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mengungkapkan kritik terhadap usulan syarat minimal dua fraksi DPR untuk mencalonkan capres-cawapres, yang dinilai berpotensi melanggar keputusan Mahka...

N
Nabila Safira Putri
25 September 2026 85 pembaca
Ray Rangkuti Sebut Syarat Minimal Dua Fraksi Itu PT Terselubung
Ray Rangkuti Sebut Syarat Minimal Dua Fraksi Itu PT Terselubung
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Ray Rangkuti, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), memberikan kritik terhadap usulan yang mengharuskan minimal dua fraksi di DPR untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ia menyatakan bahwa model baru Presidential Threshold (PT) ini berpotensi melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah ada.

Dalam sebuah pesan yang disampaikan pada Rabu (23/9), Ray menegaskan, "Itu artinya secara langsung mereka mau membuat PT terselubung." Ia mengingatkan bahwa syarat minimal dua fraksi untuk mencalonkan capres dapat bertentangan dengan ketentuan MK yang menyatakan bahwa PT seharusnya nol persen.

Pelanggaran Terhadap Putusan MK

Ray menjelaskan lebih lanjut bahwa jika syaratnya adalah minimal dua fraksi, maka hal ini bisa berarti bahwa dua fraksi tersebut mungkin sudah mewakili sepuluh persen atau bahkan lebih dari itu, atau bisa juga kurang dari angka tersebut. Ia menilai bahwa penerapan syarat ini tidak akan memengaruhi kandidat yang akan muncul pada pemilu 2029 mendatang.

Menurutnya, nama-nama yang sudah dikenal publik, seperti mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tetap memiliki peluang untuk maju pada pemilu mendatang. "Nah, kalau itu yang dilakukan, sebetulnya nama-nama yang populer sekarang di tengah masyarakat tidak ada jadi masalah," ujarnya.

Usulan Syarat dari Partai Demokrat

Ray juga menyatakan bahwa syarat minimal dua partai pengusung tidak seharusnya dilihat hanya dari potensi kandidat yang akan sulit maju. Ia menyebutkan bahwa wacana ini merupakan upaya DPR untuk menerapkan PT yang terselubung. "Kehendak untuk membuat minimal fraksi untuk dapat mencalonkan itu adalah bertentangan dengan putusan MK, karena itu dengan sendirinya menjadi, ya, PT terselubung begitu," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa ia mendengar wacana mengenai syarat pengusungan capres-cawapres yang diusulkan untuk minimal dua fraksi dan maksimal tiga partai di parlemen. Ia menilai bahwa usulan ini bisa menjadi ketentuan yang ideal dalam aturan pemilu. "Itu saya kira ini sebuah konsep yang dianggap ideal," ungkapnya kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.

Herman Khaeron juga menambahkan bahwa pembatasan minimal dan maksimal ini dapat membuat jumlah kandidat dalam pemilihan presiden menjadi lebih ideal. "Bisa memberikan batasan supaya capres tidak terlalu banyak dan kemudian juga tidak membuat sempit para kandidat masih ada ruang demokrasi yang lebih luas untuk para capres-cawapres," tuturnya.

// Artikel Terkait