Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kebebasan berbicara merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi, namun harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pernyataannya pada Senin (22/6), Azis mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar dalam demokrasi modern adalah semakin terbukanya ruang untuk berbicara, yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas diskusi publik.
"Makin luas kebebasan berbicara, makin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini ironi demokrasi modern,” ujarnya.
Kritik Sebagai Bagian Penting dari Demokrasi
Azis menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah dan sangat diperlukan. Dia menyebutkan bahwa demonstrasi, pengawasan media, suara dari akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam proses demokrasi. Namun, dia juga memperingatkan bahwa ada gejala di masyarakat di mana kritik sering kali berubah menjadi kemarahan yang tidak bertujuan untuk perbaikan.
"Ya, yang menjadi masalah itu ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” jelasnya.
Menurut Azis, kritik seharusnya muncul dari niat untuk memperbaiki situasi. Sebaliknya, kebencian hanya membutuhkan pelampiasan. "Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan," tambahnya. Dia juga mencatat bahwa media sosial telah memperburuk situasi ini, di mana kemarahan dapat menyebar dengan sangat cepat.
Pentingnya Etika dalam Berpendapat
Azis menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dibiarkan bertransformasi menjadi anarki informasi. "Demokrasi dirancang untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu menggunakan akalnya,” ucapnya. Dalam konteks pemerintahan saat ini, dia menjelaskan bahwa Indonesia sedang berada di fase perubahan yang signifikan dengan berbagai agenda strategis yang sedang dilaksanakan.
Agenda tersebut mencakup hilirisasi sumber daya alam, kemandirian pangan, penguatan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, penataan penerimaan negara, serta pembenahan tata kelola aset dan sumber daya strategis. Azis menekankan bahwa semua agenda pemerintahan terbuka untuk kritik, tetapi harus disampaikan dengan cara yang beradab.
"Setiap perubahan besar hampir selalu mengganggu kepentingan besar pula. Tidak pernah ada reformasi tanpa resistensi, tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan,” ujarnya.
Dia mengajak masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai-nilai agama sebagai dasar etika dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik. Azis juga menekankan pentingnya prinsip tabayyun di era digital, di mana informasi yang belum diverifikasi dapat merusak reputasi seseorang dan memperburuk kehidupan berbangsa.
"Zaman media sosial membuat emosi bergerak lebih cepat daripada akal. Karena itu tabayyun menjadi semakin penting,” katanya. Dia berharap masyarakat Indonesia dapat menjaga demokrasi tetap hidup tanpa saling menghancurkan.
"Demokrasi yang bertemu dengan adab, ilmu, dan kebijaksanaan akan melahirkan bangsa yang cukup dewasa untuk berbeda pendapat tanpa saling membenci,” pungkas Azis.
