Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Krisis Internal PPP Berlanjut, Mardiono Pecat Dua Petinggi Partai

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengalami konflik internal setelah Ketua Umum DPP PPP Mardiono memecat Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen dari jabatan mereka. Keputusan ini diambil dalam...

P
Patrick Jonathan
29 October 2026 72 pembaca
PPP Kembali Bergolak, Mardiono Pecat Waketum Agus Suparmanto dan Sekjen Gus Yasin
PPP Kembali Bergolak, Mardiono Pecat Waketum Agus Suparmanto dan Sekjen Gus Yasin
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Konflik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat setelah Ketua Umum DPP PPP, Mardiono, memutuskan untuk memberhentikan Agus Suparmanto dari posisi Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen, yang akrab disapa Gus Yasin, dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP untuk periode 2025–2030. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang dipimpin oleh Mardiono secara daring pada hari Selasa, 27 Oktober.

Dalam keputusan yang dibacakan di akhir rapat, PPP mengumumkan pemecatan serta restrukturisasi kepengurusan terhadap kedua kader tersebut. "Rakornas Ketiga ini juga memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan Saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan H Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025–2030," demikian isi keputusan tersebut.

Erfandi, yang merupakan Ketua Mahkamah Partai DPP PPP versi Mardiono, mengonfirmasi keputusan pemberhentian Agus dan Taj Yasin. Ia menyatakan bahwa keputusan Rakornas ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang diadakan oleh kubu Mardiono di Makassar beberapa waktu lalu. "Betul, Mukernas Makassar memutuskan untuk mengevaluasi kepengurusan yang tidak aktif," ungkap Erfandi saat dihubungi di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober.

Erfandi menjelaskan bahwa masalah ini berawal dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang menggugat ke Mahkamah Partai terkait keaktifan kedua pengurus tersebut. Mahkamah Partai kemudian memutuskan bahwa Agus dan Taj Yasin telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta meminta keduanya untuk aktif hadir di kantor DPP dan mengikuti kegiatan partai. Namun, menurut Erfandi, keduanya tetap tidak aktif atau belum memenuhi permintaan tersebut.

Keputusan pemecatan ini menarik perhatian Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Ia berpendapat bahwa tindakan kubu Mardiono berpotensi memperpanjang konflik internal dan menghambat upaya pemulihan PPP. Iwan menilai bahwa perseteruan yang terus berulang menunjukkan bahwa elite PPP belum berhasil mengambil pelajaran dari perpecahan sebelumnya.

Menurut Iwan, konflik antarkubu ini melemahkan kekuatan partai, sehingga PPP gagal mempertahankan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. "Kebesaran PPP di masa lalu hilang disebabkan oleh pimpinan mereka sendiri yang tidak bisa mengelola keberagaman yang ada di dalam tubuh partai. Saling pecat, mau menang dan berkuasa sendiri menunjukkan bahwa pimpinan PPP belum dewasa dalam berpolitik dan berorganisasi," jelas Iwan kepada wartawan pada Rabu, 28 Oktober.

Iwan menambahkan bahwa PPP masih memiliki peluang untuk bangkit dan memulihkan kekuatan politiknya. Namun, upaya tersebut akan sulit dilakukan jika konflik internal terus berlanjut dan menghambat konsolidasi organisasi. Ia juga menyoroti informasi tentang dugaan meluasnya perseteruan hingga ke tingkat daerah.

Menurut Iwan, jika konflik dan pemecatan kader benar-benar terjadi di sejumlah wilayah, dampaknya dapat semakin melemahkan struktur organisasi serta basis dukungan partai. "Bahkan infonya sejumlah tokoh di daerah juga dipecat sebagai anggota DPRD dan kader partai. Jika betul ini terjadi, maka masa depan PPP akan semakin suram," tuturnya.

Polemik terbaru ini kembali menyoroti soliditas internal PPP. Di tengah upaya membangun kembali kekuatan partai setelah gagal lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024, konflik kepengurusan menjadi tantangan tersendiri bagi PPP dalam mempersiapkan konsolidasi menuju Pemilu 2029 mendatang.

// Artikel Terkait