Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

KPU Berikan Penjelasan Mengenai Verifikasi Dokumen Pendidikan Gibran untuk Pilpres 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024, merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. KPU menegaskan tidak ada k...

A
Arga Pratama
08 October 2026 85 pembaca
KPU Jelaskan Alasan Tak Klarifikasi Dokumen Pendidikan Gibran Saat Pilpres 2024
KPU Jelaskan Alasan Tak Klarifikasi Dokumen Pendidikan Gibran Saat Pilpres 2024
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya untuk Pilpres 2024. KPU menegaskan bahwa mereka menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diumumkan pada 6 Oktober 2026.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa verifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. "Pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023," ujar Afifuddin dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (7/10).

Afifuddin menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi acuan dalam pemeriksaan syarat pendidikan Gibran meliputi Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan pada 6 Agustus 2019. Selain itu, KPU juga menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 yang diterbitkan pada 8 Agustus 2019.

Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut dianggap sah karena belum ada pembatalan dari lembaga atau instansi yang berwenang. "KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang," tambahnya.

KPU juga mempertimbangkan bahwa surat penyetaraan tersebut diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan dalam penyetaraan pendidikan luar negeri. Afifuddin menambahkan bahwa dokumen yang sama sebelumnya telah digunakan dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta 2020. "Ketiga dokumen tersebut sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkan dokumen tersebut," jelasnya.

Mengenai keputusan untuk tidak melakukan klarifikasi, KPU mengacu pada Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa KPU dapat melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul dan/atau instansi berwenang jika ada keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Namun, KPU tidak menemukan kondisi yang menciptakan keraguan terhadap dokumen pendidikan Gibran selama proses verifikasi pada 2023.

"Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut," ungkap Afifuddin. Ia juga menyebutkan bahwa tidak ada laporan dari masyarakat yang mempertanyakan dokumen tersebut selama tahapan pencalonan, baik secara langsung maupun melalui Bawaslu.

Oleh karena itu, KPU berkesimpulan bahwa tidak ada kondisi yang memerlukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan dalam PKPU. Meskipun demikian, KPU menyatakan telah memperhatikan pertimbangan MK mengenai pentingnya penerapan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam verifikasi dokumen pencalonan. "Menurut Mahkamah, penerapannya perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai upaya berlapis dalam menjaga validitas dan akurasi serta kebenaran setiap data yang diajukan," tuturnya.

KPU menegaskan bahwa pertimbangan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Afifuddin menekankan bahwa KPU tetap bertanggung jawab atas proses verifikasi dokumen persyaratan calon, sementara penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang berhubungan dengan pendidikan. "KPU tetap berkomitmen memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan arsip dan dokumen yang tersedia," pungkasnya.

// Artikel Terkait