Polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi sorotan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan luar negeri setara dengan sekolah menengah atas.
Pengamat politik dan Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menilai bahwa keputusan MK telah mengalihkan fokus dari substansi perdebatan. Ia berpendapat bahwa isu yang muncul kini bukan hanya mengenai keaslian ijazah, tetapi lebih kepada bagaimana proses verifikasi syarat pendidikan calon wakil presiden dilakukan menjelang Pemilu 2024.
“Setelah putusan MK, saya melihat isu ini bukan lagi semata-mata soal ijazah Gibran asli atau palsu. Pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang secara politik adalah, kalau dokumen pendidikan itu menjadi syarat pencalonan, lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan syarat tersebut terpenuhi?” ungkap Iqbal.
Ia menambahkan bahwa temuan MK membuat masyarakat berhak untuk mempertanyakan proses yang telah berlangsung sebelumnya. “Ketika Mahkamah Konstitusi setelah memeriksa bukti dan fakta persidangan justru tidak menemukan dokumen yang meyakinkan sebagai bukti kelulusan setingkat SMA, secara politik publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses verifikasi itu dilakukan sejak awal,” jelasnya.
Menurut Iqbal, masalah ini seharusnya tidak hanya ditujukan kepada Gibran secara individu. Ia menegaskan bahwa institusi yang terlibat dalam proses penyetaraan pendidikan, verifikasi syarat pencalonan, dan pengawasan pemilu juga harus menjelaskan peran masing-masing.
“Karena ini menyangkut calon wakil presiden, standar verifikasinya seharusnya sangat ketat. Kalau sekarang muncul pertanyaan atas dokumen dasarnya, maka seluruh rantai verifikasinya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tambahnya.
Iqbal menekankan bahwa transparansi sangat penting untuk menjaga kredibilitas sistem dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. “Cara terbaik menghentikan spekulasi bukan dengan perang opini, tetapi dengan transparansi. Buka dokumen yang digunakan, jelaskan proses penyetaraan dan verifikasinya, sehingga publik bisa menilai apakah persoalannya ada pada dokumen, prosedur, regulasi, atau memang terdapat kelemahan dalam proses verifikasi,” tutup Iqbal.