Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa keberhasilan Gibran Rakabuming Raka dalam melaju sebagai calon wakil presiden 2024 berkaitan erat dengan sebuah strategi politik. Ia menyebutkan bahwa status Gibran sebagai Cawapres 2024 didapat melalui manuver politik, salah satunya merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 90/PUU-XXI/2023.
“Lolosnya Gibran itu karena operasi politik, operasi politik melalui putusan MK Nomor 90 Tahun 2023,” ungkap Guntur melalui pesan yang disampaikan pada Jumat (16/10). Ia juga menjelaskan bahwa manuver politik yang mendukung Gibran sebagai Cawapres 2024 terjadi melalui penerbitan Pasal 18 Ayat 3 dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang memberikan pengecualian terhadap bukti kelulusan SMA untuk calon presiden dan wakil presiden dari sekolah di luar negeri.
Guntur menambahkan bahwa dugaan operasi politik yang menguntungkan Gibran ini melibatkan Presiden Jokowi dan Anwar Usman, yang merupakan ipar dari mantan Gubernur Jakarta. “Operasi politik memanipulasi kekuasaan, terutama oleh presiden yang berkuasa saat itu, Jokowi bapaknya Gibran dan Anwar Usman adik Ipar Jokowi yang paman Gibran,” jelasnya.
Sementara itu, Jokowi juga menyatakan bahwa ada upaya politik yang berusaha untuk menyudutkan keluarganya di tengah kontroversi terkait ijazah Gibran. Ia mencatat bahwa setelah isu ijazah muncul, kini Gibran harus menghadapi masalah serupa. “Saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (16/10).
Jokowi menekankan bahwa polemik mengenai ijazah tersebut sengaja diangkat untuk merusak reputasi politiknya dan Gibran. “Sekali lagi, ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang,” tegasnya.