Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Kontroversi Ijazah Gibran dan Dampaknya bagi Keluarga Jokowi

Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka dapat digunakan sebagai alat tawar bagi keluarga Presiden Jokowi.

N
Naufal Akbar Abdila
11 October 2026 88 pembaca
Huru-hara Ijazah Gibran Bisa Jadi Alat Sandera Keluarga Jokowi
Huru-hara Ijazah Gibran Bisa Jadi Alat Sandera Keluarga Jokowi
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (LIMA), mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berpotensi menjadi alat sandera bagi Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Dia menilai keputusan tersebut sudah dapat diprediksi, di mana gugatan itu tidak diterima karena dianggap kurang memiliki dasar hukum yang kuat.

Ray menjelaskan bahwa MK mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan bahwa ijazah SMA atau yang setara milik Gibran tidak ditemukan sebagai syarat pencalonan dalam Pilpres 2024. "MK menyatakan bahwa Saudara Gibran tidak memiliki ijazah SLTA dan atau yang sederajat. Itu temuan MK," ungkap Ray melalui pesan singkat.

Temuan mengenai ketiadaan ijazah Gibran dianggap sangat krusial, sehingga dapat mendelegitimasi posisinya sebagai calon Wakil Presiden. "Maka dengan sendirinya dia terdiskualifikasi," tegas Ray.

Menanggapi situasi ini, Ray menggarisbawahi langkah-langkah yang mungkin diambil oleh KPU dan DPR RI. Dia merasa pesimistis bahwa KPU akan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, mengingat masa jabatan komisioner KPU akan segera berakhir dan tidak ada perintah tegas dari MK.

Ray juga menyoroti kemungkinan pergerakan di DPR, di mana putusan MK bisa dimanfaatkan dalam negosiasi politik terkait Gibran dan para pendukungnya. "Fakta ini akan dijadikan semacam negosiasi politik terhadap Gibran dan tentu saja seluruh pendukung Gibran, agar tidak terjadi lagi langkah-langkah yang dianggap mendahului Presiden," jelasnya.

Aktivis dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI) ini menggunakan istilah yang lebih tajam untuk menggambarkan situasi politik di Senayan. "Nah, dalam bahasa yang lain, putusan ini dipakai sebagai alat sandera oleh parpol terhadap Gibran dan katakan keluarga besar Pak Jokowi," ujarnya.

Ray menambahkan bahwa nasib Gibran sebagai calon Wakil Presiden kini sangat tergantung pada kekuatan lobi di parlemen, mengingat posisinya secara hukum sudah mulai rapuh. "Oleh karena itu, mungkin bahwa politik keluarga Pak Jokowi tertahan sampai di sini," tutupnya.

// Artikel Terkait