Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan adanya gerakan yang mencolok terkait maraknya penyebaran video demonstrasi mahasiswa yang dinarasikan sebagai kejadian baru, padahal sebenarnya merupakan peristiwa yang sudah lama terjadi. Pernyataan ini disampaikan Andreas menanggapi analisis dari Monash University Indonesia yang mencurigai adanya pola tertentu dalam pengunggahan video lama demonstrasi mahasiswa sebagai aksi terbaru.
“Seperti analisis Monash University Indonesia, fenomena konten video demo lama yang diviralkan kembali seolah-olah kejadian baru ini merupakan sebuah pola yang sengaja dilakukan untuk menggiring opini publik,” ujarnya kepada media pada Senin (10/8). Baru-baru ini, beredar di media sosial video-video demonstrasi mahasiswa yang menyebutkan adanya pembungkaman informasi karena kurangnya peliputan dari media nasional. Setelah diteliti, video tersebut ternyata merupakan rekaman dari demonstrasi yang sudah berlangsung sebelumnya.
Pola Penyebaran Konten Hoaks
Monash University Indonesia menemukan adanya pola tertentu yang membuat video-video tersebut menjadi viral. Sebagian besar konten yang beredar ternyata merupakan hasil retweet yang dianggap tidak mungkin dilakukan secara manual. Selain itu, mereka juga menemukan fakta bahwa jeda waktu antara retweet berlangsung kurang dari satu detik. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya pola lain yang digunakan untuk memviralkan konten-konten hoaks, termasuk pemanfaatan akun-akun tertentu.
Dalam analisis yang sama, ditemukan narasi yang menggambarkan terjadinya demonstrasi ‘besar’, ‘di mana-mana’, ‘serentak di seluruh Indonesia’, hingga berpotensi ‘mengulang peristiwa 1998’. Andreas, merujuk pada analisis dari Monash University Indonesia, berpendapat bahwa ada pihak yang mengatur di balik konten yang mengklaim adanya demonstrasi besar tetapi tidak diliput oleh media. “Kalau ada indikasi kesengajaan seperti ini, biasanya memang ada dalang di belakang ramainya isu tersebut,” ungkapnya.
Pentingnya Menjaga Demokrasi
Namun, Andreas menambahkan bahwa penegakan hukum sering kali hanya menyasar pihak-pihak kecil tanpa mengungkapkan siapa dalangnya. “Tidak pernah terungkap dengan jelas dalangnya, maka publik tidak pernah tahu persis latar belakang peristiwa tersebut, yang muncul malah justru menciptakan kambing hitam,” lanjutnya. Ia juga mencatat bahwa pola penggiringan opini di media sosial saat ini mirip dengan yang terjadi sebelum demonstrasi besar pada Agustus 2025.
“Ini persis seperti kejadian pada Agustus tahun lalu yang berujung pada aksi besar-besaran akibat isu yang dilempar ke publik,” kata Andreas. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi dan mengimbau semua pihak untuk tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Mari kita menjaga demokrasi secara sehat demi menghindari perpecahan. Menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun di media sosial tentunya itu hak setiap warga negara,” tutupnya.
