Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Komisi III DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Hingga Desember 2026

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan dipercepat dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

L
Lucas Fabian
25 August 2026 100 pembaca
Komisi III Targetkan RUU Perampasan Aset Tuntas Desember 2026
Komisi III Targetkan RUU Perampasan Aset Tuntas Desember 2026
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat proses pembahasan RUU Perampasan Aset dengan target penyelesaian pada bulan Desember 2026. "Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026," ujarnya kepada media pada Selasa (25/8).

Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar delapan pekan, yang dihitung dari masa sidang DPR setelah dikurangi periode reses. Dia menambahkan bahwa waktu tersebut akan digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, dan pengesahan tingkat pertama. "Sampai akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026," jelasnya.

Proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat

Lebih lanjut, Habiburokhman menyatakan bahwa Komisi III telah melakukan 35 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mengumpulkan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset. Selain itu, Komisi III juga telah melakukan tiga kali kunjungan kerja ke daerah dan menerima masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat. "Ya, karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jika masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis," tuturnya.

Dukungan Masyarakat Terhadap RUU

Habiburokhman menegaskan bahwa selama proses pembahasan, Komisi III telah maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai RUU Perampasan Aset. Dia mencatat bahwa sebagian besar masyarakat memberikan dukungan terhadap pembentukan RUU ini. "Sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum," tambahnya.

// Artikel Terkait