Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak agar dugaan praktik judi online yang diduga terjadi di rumah dinas TNI, Cijantung, Jakarta Timur, diteliti secara mendalam. Ia menegaskan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer.
Melalui pesan yang disampaikan pada Jumat (9/10), Sukamta, yang merupakan anggota fraksi PKS, berharap bahwa penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Ia menekankan perlunya mengidentifikasi siapa yang mengendalikan dan menyediakan tempat, serta apakah ada pihak yang mengetahui atau melindungi kegiatan tersebut.
Menurutnya, rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menekankan bahwa publik tidak seharusnya langsung menyimpulkan keterlibatan militer hanya karena adanya temuan judi online di lokasi tersebut.
“Namun, jika ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangan, tindakan tegas harus diambil,” tegas Sukamta. Ia juga menambahkan bahwa temuan kasus judi online di rumah dinas TNI perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pengawasan internal TNI.
Lebih lanjut, Sukamta menyatakan bahwa kegiatan yang melibatkan puluhan komputer di lingkungan rumah dinas militer berlangsung tanpa terdeteksi. “Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” ujarnya.
Ia berharap agar TNI dapat menyelidiki kasus judi online ini secara terbuka dan profesional. “Jangan sampai tindakan segelintir orang merusak reputasi institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,” pungkasnya.