Kinerja Investasi Indonesia 2025: Dominasi Modal Dalam Negeri

Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan bahwa realisasi investasi nasional untuk tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, yang melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 101,3 persen. Capaian ini juga berhasil menyerap 2,71 juta tenaga kerja domestik, mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Distribusi Investasi yang Lebih Merata

Investasi di tahun 2025 menunjukkan distribusi yang lebih merata, dengan 51,3 persen dari total modal yang dialokasikan ke luar Pulau Jawa, terutama melalui sektor hilirisasi. Kinerja penanaman modal nasional menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan tahunan (year-on-year) mencapai 12,7 persen. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa masuknya aliran modal ini tidak hanya berpengaruh pada angka makroekonomi tetapi juga secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan.

Dominasi Modal Dalam Negeri

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026), Rosan merinci bahwa lebih dari setengah investasi, yaitu 53,4 persen atau senilai Rp1.030,3 triliun, berasal dari dalam negeri (PMDN). Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) menyumbang 46,6 persen atau sekitar Rp900,9 triliun. Selain itu, tren positif juga terlihat pada distribusi aliran modal yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

Data dari BKPM menunjukkan bahwa 51,3 persen dari total investasi, setara dengan Rp991,2 triliun, telah dialokasikan ke berbagai provinsi di luar Pulau Jawa. Rosan menekankan bahwa hal ini menunjukkan bahwa investasi semakin merata di seluruh Indonesia. Keberhasilan dalam mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh sektor hilirisasi industri, yang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp584,1 triliun, meningkat sebesar 43,3 persen dan menyumbang 30,2 persen dari total nilai investasi nasional.

Lebih dari 71,1 persen dari total proyek hilirisasi yang sedang berjalan saat ini berlokasi di luar Pulau Jawa. "Ini adalah wujud nyata dari upaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pemerataan," tutup Rosan.