Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Ketua DPR Puan Maharani: Pemilu Dilaksanakan Setiap Lima Tahun Sesuai Konstitusi

Puan Maharani, Ketua DPR RI, menegaskan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas usulan percepatan...

D
Doni Setiawan
31 August 2026 103 pembaca
Tanggapi Budi Arie, Ketua DPR: Pemilu Itu Dilakukan Setiap 5 Tahun
Tanggapi Budi Arie, Ketua DPR: Pemilu Itu Dilakukan Setiap 5 Tahun
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemilu di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi, hanya dapat dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Puan saat menjawab pertanyaan para awak media di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8).

Puan mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia menetapkan bahwa pemerintahan berjalan selama lima tahun setelah pemilu dilaksanakan. "Jadi, ikuti konstitusi yang ada dan, ya, sebagai warga negara yang taat hukum, ya, ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Pernyataan Budi Arie tentang Percepatan Pemilu

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi, Ketua Umum ProJo, menyampaikan pandangannya mengenai situasi politik di tanah air, terutama terkait pemilu. Hal ini terungkap dalam sebuah video yang viral di media sosial, yang dibagikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, di akun Instagramnya.

Dalam video tersebut, Budi Arie membahas mengenai kemungkinan percepatan pemilu dalam sebuah dialog yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan bahwa pemilu yang dijadwalkan setiap lima tahun bisa saja berubah dan mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang ada.

Potensi Percepatan Pemilu

Budi Arie bahkan mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan kepada Jokowi tentang potensi percepatan pemilu. "Pak, kok, insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029, Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap enggak?" tuturnya saat membahas dialog tersebut.

Ia juga menyoroti adanya anomali dan variabel di masyarakat yang membuat semua elemen harus mempertimbangkan lebih dari sekadar skenario konvensional. Budi Arie mengingatkan kejadian pada tahun 1997 yang menyebabkan pemilu dipercepat dan dilaksanakan kembali pada tahun 1999. "Potensi itu bukan tidak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," tambahnya.

// Artikel Terkait