Hasil survei mengenai kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan elektabilitas calon presiden menjelang Pemilu 2029 menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga menarik perhatian banyak pihak. Karyono Wibowo, seorang pengamat isu demokrasi dan politik, mempertanyakan hasil riset SMRC yang menunjukkan elektabilitas Dedi Mulyadi jauh lebih tinggi dibandingkan Prabowo.
Karyono menegaskan bahwa perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan lembaga survei lainnya membuat hasil SMRC tampak bias dan perlu ditelaah lebih lanjut. "Survei bukan sekadar angka; hasilnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan pembacaan terhadap peta persaingan politik. Oleh karena itu, metodologi dan dasar kesimpulan SMRC harus dibuka secara transparan," ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Anomali Hasil Survei SMRC
Karyono menjelaskan bahwa mayoritas lembaga survei mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo di atas 60 persen. Misalnya, Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat angka 65,2 persen, Indonesia Political Opinion (IPO) di angka 63 persen, dan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mencapai 79,3 persen, sedangkan Adidaya Institute merekam kepuasan di level 60,3 persen.
Namun, SMRC melaporkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Prabowo hanya sebesar 44,5 persen, dengan 53,4 persen responden menyatakan ketidakpuasan. Selain itu, dalam simulasi elektabilitas, SMRC mencatat Dedi Mulyadi memiliki elektabilitas 35,5 persen, sementara Prabowo hanya 9,8 persen, yang sangat berbeda dari temuan PPI dan LKPI yang menempatkan elektabilitas Prabowo di kisaran 31 hingga 40 persen.
Kritik terhadap Metodologi Survei
Karyono menilai bahwa penurunan drastis elektabilitas Prabowo versi SMRC sangat perlu dipertanyakan, terutama dalam konteks ekonomi yang stabil dan kondisi politik yang relatif aman. Dia mencurigai adanya faktor metodologis atau bias wilayah yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut.
"Ada hal mendasar yang perlu diperjelas: apakah survei tersebut benar-benar mencakup pemilih secara nasional atau hanya wilayah tertentu? Jika survei hanya memotret Jawa Barat, tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi sangat mungkin terjadi. Namun, hasil regional tidak bisa digeneralisasi menjadi preferensi nasional," tegas Karyono.
Untuk mengatasi polemik ini, Karyono mendesak SMRC agar menjelaskan secara terbuka metodologi yang digunakan, mulai dari cakupan wilayah survei, metode pemilihan sampel, tingkat keterwakilan responden, pembobotan data, hingga rumusan pertanyaan survei.
Dia menekankan bahwa kritik ini bukan ditujukan untuk mendiskreditkan lembaga tertentu, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. "Survei yang kredibel bukanlah survei yang menghasilkan angka sesuai harapan pihak tertentu, melainkan survei yang metodenya transparan dan terbuka terhadap pengujian. Menjelang Pemilu 2029, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya," pungkas Karyono.