JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI telah melanjutkan rencana terkait pengalihan pengelolaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang akan dimulai pada tahun 2027. Dalam hal ini, guru PPPK akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Keputusan ini mendapatkan kepastian setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyetujui anggaran sebesar Rp23 triliun untuk membiayai gaji guru PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa pembiayaan gaji atau honorarium PPPK, yang selama ini sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat mulai tahun 2027.
Perubahan Sumber Pembiayaan Gaji
"Namun pada tahun 2027, Banggar DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk gaji atau honorarium PPPK ditanggung oleh pusat melalui APBN," ungkap Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu (16/9). Menurutnya, mayoritas guru dan tenaga kependidikan yang merupakan PPPK selama ini pembiayaannya berasal dari APBD, dan perubahan ini memberikan kepastian terhadap pembayaran gaji mereka.
Said juga menambahkan bahwa kesepakatan ini merupakan respons terhadap kekhawatiran para PPPK mengenai keberlanjutan kontrak kerja mereka. Dengan adanya anggaran sebesar Rp23 triliun yang telah disepakati dalam RAPBN 2027, ia meminta para PPPK untuk tidak khawatir mengenai kebutuhan gaji di tahun depan. Dia menekankan bahwa PPPK memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan di daerah.
Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Banggar DPR menilai pentingnya memberikan kepastian terhadap kebutuhan anggaran bagi PPPK. Keputusan ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pimpinan DPR dan perwakilan PPPK yang sebelumnya meminta kejelasan mengenai kelangsungan pekerjaan mereka. Dengan kesepakatan ini, tanggung jawab pembiayaan gaji PPPK akan dialihkan dari pemerintah daerah melalui APBD menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.
"Kami minta para PPPK terus bekerja dan terus mengembangkan diri agar kualitas pendidikan di daerah semakin baik," kata Said. Ia menambahkan bahwa informasi baik ini sekaligus memberikan harapan baru bagi daerah agar tidak lagi terbebani dengan berbagai masalah terkait kelangsungan PPPK di masa mendatang. Selain itu, hal ini juga akan meringankan beban APBD, sehingga daerah dapat lebih fokus pada agenda pembangunan dengan berkurangnya beban anggaran rutin untuk PPPK.