Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa digitalisasi pemilu harus tetap berlandaskan pada prinsip dasar demokrasi. Hal ini disampaikan dalam konteks penandatanganan Letter of Intent (LOI) e-Voting yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum.
Yusharto menjelaskan bahwa digitalisasi pemilu merupakan langkah penting untuk modernisasi sistem pemilihan, namun harus tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi. "Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu," ujarnya. Ia menambahkan bahwa penerapan teknologi harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi secara adil.
Dengan penandatanganan LOI e-Voting, BSKDN berkomitmen untuk melakukan pengembangan sistem pemungutan suara elektronik yang aman dan dapat diandalkan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemilu serta meminimalisir potensi kecurangan. Ke depan, BSKDN akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi yang sukses dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
