Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abidin Fikri, menekankan bahwa makna kemerdekaan Indonesia seharusnya melampaui sekadar bebas dari penjajahan. Dia menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang masih terjebak dalam kemiskinan dan keterlantaran. Pernyataan ini disampaikan Abidin saat menjadi pembicara dalam Lokakarya Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan MPR bekerja sama dengan Dewan Pakar Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) di Tangerang pada Rabu, 19 Agustus.
Pentingnya Refleksi Kemerdekaan
Lokakarya yang mengusung tema 'Kemerdekaan, Kedaulatan, dan Masa Depan Indonesia: Menimba Api Pemikiran Bung Karno untuk Menjawab Tantangan Zaman' ini menjadi sangat relevan di tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Abidin menyatakan bahwa refleksi mengenai kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan mengenang sejarah, tetapi juga harus mendorong pertanyaan mendasar tentang sejauh mana rakyat merasakan manfaat dari kemerdekaan tersebut. “Kemerdekaan tidak cukup hanya kita rayakan. Kemerdekaan harus kita ukur dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara, terutama mereka yang paling membutuhkan perlindungan dan keberpihakan,” ujarnya.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Rakyat
Dalam konteks ini, Abidin mengingatkan akan amanat Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dia menekankan bahwa ketentuan tersebut bukan sekadar norma konstitusi, melainkan merupakan mandat moral yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap rakyat. “Indonesia yang merdeka dan berdaulat tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan ketelantaran. Negara harus hadir melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Abidin juga menyoroti bahwa kehadiran negara tidak seharusnya berhenti pada bantuan sesaat. Kebijakan yang diambil harus mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan. “Yang diperlukan adalah solusi yang benar-benar terasa. Kehadiran negara harus bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok yang terlantar,” tambahnya.
Dia mengaitkan isu ini dengan pemikiran Bung Karno mengenai kemerdekaan, kedaulatan, berdikari, dan keadilan sosial. Menurut Abidin, gagasan Bung Karno tetap relevan sebagai sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. “Menimba api pemikiran Bung Karno bukan berarti kembali ke masa lalu. Kita mengambil semangat dan gagasannya untuk menjawab persoalan masa kini dan masa depan,” ujarnya.
Abidin juga menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan rakyat. Negara yang berdaulat harus mampu memastikan setiap warganya mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan menerjemahkan cita-cita para pendiri bangsa ke dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat. “Api pemikiran Bung Karno harus terus kita jaga sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera. Kemerdekaan harus benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat,” pungkas Abidin.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto dan dihadiri oleh Anggota MPR Andreas Hugo Pareira serta I.G.N. Kesuma Kelakan. Narasumber pakar yang turut hadir antara lain Siswono Yudohusodo, Prof. Arief Hidayat, dan Dharmansjah Djumala.