Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Kekhawatiran Terhadap Remiliterisasi dan Implikasinya bagi Demokrasi

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyoroti ancaman remiliterisasi yang dapat mengganggu demokrasi di Indonesia, mengingat kembali pentingnya reformasi yang terjadi setelah tahun 1998.

D
Dimas Adhyaksa Putra
02 September 2026 79 pembaca
Imparsial Nilai Remiliterisasi Mengancam Demokrasi, Ingatkan Publik soal Reformasi
Imparsial Nilai Remiliterisasi Mengancam Demokrasi, Ingatkan Publik soal Reformasi
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengungkapkan bahwa setelah 28 tahun reformasi, terdapat tanda-tanda kebijakan negara yang menunjukkan penguatan kembali peran militer dalam kehidupan sipil. Menurutnya, hal ini terlihat dari keterlibatan TNI dalam berbagai urusan sipil, perluasan struktur komando teritorial, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, serta partisipasi militer dalam program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Remiliterisasi: Ancaman Terhadap Demokrasi dan Negara Hukum" yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) bekerja sama dengan Imparsial dan LBH Medan pada Senin, 31 Agustus 2026.

Kecenderungan Rekonsolidasi Militerisme

Ardi menyebut kecenderungan ini sebagai "rekonsolidasi militerisme" yang tidak terjadi secara mendadak, melainkan berlangsung secara bertahap. Ia menjelaskan bahwa awalnya, kehadiran militer di ranah sipil dianggap normal, sehingga keterlibatan mereka dalam urusan nonpertahanan perlahan-lahan diterima sebagai hal yang wajar dalam pemerintahan dan masyarakat.

Dia juga mengingatkan pentingnya konteks Reformasi 1998, yang mulai dilupakan oleh publik, terutama generasi muda. Ardi menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa dan masyarakat pada tahun 1998 merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang memiliki karakter militeristik yang kuat. Gerakan tersebut menuntut reformasi di sektor keamanan, termasuk penghapusan dwifungsi ABRI, pemisahan TNI dan Polri, penegasan supremasi sipil, serta pembangunan TNI sebagai kekuatan militer yang profesional.

Perbandingan dengan Kondisi Saat Ini

Ardi membandingkan kondisi saat ini dengan keterlibatan TNI dalam sektor-sektor seperti pertanian dan peternakan, serta pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan. Ia menilai penugasan prajurit untuk mengurus ternak, seperti kambing dan bebek, sangat jauh dari konsep tentara profesional, yang seharusnya fokus pada tugas pertahanan.

Dia juga mengkritik semakin meluasnya keterlibatan TNI dalam berbagai program pembangunan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, masalahnya bukan hanya apakah militer dapat membantu pembangunan, tetapi adanya kecenderungan untuk menjadikan militer sebagai aktor utama dalam urusan yang seharusnya dikelola oleh institusi sipil secara profesional.

Ardi menilai ada paradoks dalam kebijakan ini: ketika negara memberikan ruang bagi prajurit untuk menduduki jabatan sipil, negara seolah menginginkan militer terlibat dalam ranah sipil. Namun, ketika prajurit tersebut diduga melanggar hukum terhadap warga sipil, pertanggungjawabannya tetap berada dalam sistem peradilan militer. "Jabatan sipil mau, tetapi ketika berhadapan dengan peradilan sipil tidak mau," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ardi menekankan perlunya reformasi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil dapat diproses melalui peradilan umum. Ia menegaskan bahwa tanpa reformasi dalam akuntabilitas dan peradilan militer, perluasan peran TNI di ranah sipil dapat menciptakan ketimpangan hukum dan impunitas.

Dalam diskusi tersebut, Dr. Cynthia Hadita, dosen Fakultas Hukum UMSU, juga menekankan bahwa pembangunan keamanan nasional harus tetap berlandaskan konstitusi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan keamanan, termasuk yang melibatkan militer, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak keluar dari koridor negara hukum. "Jika terdapat substansi aturan yang bermasalah, evaluasi harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia," ujarnya.

Cynthia juga menyatakan perlunya pembatasan kewenangan agar kebijakan keamanan nasional tidak menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, ia mengkritik kecenderungan penyelesaian masalah keamanan dan pembangunan yang tidak didasarkan pada pemetaan kebutuhan kelembagaan yang tepat.

Sebagai rekomendasi, Cynthia mendorong penataan hukum melalui revisi undang-undang sektoral, penguatan fungsi legislatif, dan reformasi peradilan militer. Ia percaya bahwa pembenahan ini penting untuk memastikan prinsip-prinsip negara hukum, seperti perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan, dapat diterapkan dalam praktik.

Dia juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk mereka yang menduduki jabatan politik dan sipil. "Dalam konteks perluasan peran militer, setiap penggunaan kewenangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara demokratis," tuturnya. Cynthia mengingatkan bahwa baik pejabat politik maupun sipil pada dasarnya adalah pemegang mandat rakyat, sehingga seluruh kewenangan yang dijalankan harus berorientasi pada kepentingan publik dan tunduk pada prinsip supremasi hukum.

// Artikel Terkait