Wakil Ketua MPR, Rusdi Kirana, menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memenuhi amanat konstitusi. Ia menyatakan bahwa AI tidak seharusnya hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, melainkan harus memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rusdi dalam sebuah Diskusi Publik bertema 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi' yang dilaksanakan bersamaan dengan Pembukaan Bazar Gelaran Ekonomi Rakyat di Selasar Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/7). Menurut Rusdi, tema diskusi ini harus menjadi komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berlandaskan pada amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
Komitmen untuk Keadilan Sosial
Rusdi menekankan bahwa tema ini bukan sekadar narasi politik atau slogan kampanye, melainkan merupakan komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyatakan, "Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan adalah ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat."
Dengan pengalaman sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan, Rusdi menyadari tantangan yang dihadapi dalam transformasi teknologi di dunia kerja. Ia menyatakan bahwa adaptasi terhadap AI adalah hal yang tidak mudah, tetapi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi bersama. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya peran negara untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
AI sebagai Alat untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Rusdi menegaskan, "Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ia berharap AI dapat menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda. Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia, agar tidak hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi global, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi dan menciptakan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rusdi menambahkan, "Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca dengan lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik santri, mahasiswa, guru, dan generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi."
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa arah baru ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah yang tepat berdasarkan pembelajaran dari perjalanan pembangunan Indonesia selama 25 tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi terletak pada arah kebijakan, melainkan pada implementasinya di lapangan.
Muhaimin mengingatkan agar orientasi baru pembangunan tidak dijalankan dengan pola birokrasi lama. "Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya forum diskusi sebagai ruang untuk merumuskan langkah-langkah teknokratis dalam mengimplementasikan amanat ekonomi konstitusional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan percepatan perkembangan teknologi.
Diskusi publik ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir ke-28 PKB, yang sekaligus menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan pemerhati kebijakan publik.
