Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Kecelakaan Kapal Terulang, Komisi V DPR Tuntut Evaluasi Sertifikasi BKI

Kecelakaan kapal kembali terjadi di Indonesia, memicu perhatian dari Komisi V DPR yang menyoroti pentingnya evaluasi sertifikasi kelaikan kapal oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

S
Salsabila Nur Azzahra
21 October 2026 76 pembaca
Kecelakaan Kapal Kembali Terulang, Komisi V DPR Soroti Sertifikasi Kelaikan Kapal BKI
Kecelakaan Kapal Kembali Terulang, Komisi V DPR Soroti Sertifikasi Kelaikan Kapal BKI
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Keselamatan pelayaran di Indonesia semakin menjadi perhatian serius setelah terbakarnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengungkapkan kekhawatirannya terkait sertifikasi kelaikan kapal yang dikeluarkan oleh BKI.

“Biro Klasifikasi Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kelaikan kapal di tanah air. Pertanyaannya, banyak kasus kecelakaan kapal yang dipicu oleh aspek kelayakan teknis mulai dari struktur kapal, permesinan, kelistrikan hingga perlengkapan keselamatan yang menjadi tanggung jawab BKI. Ini salah satu masalah struktural yang harus diselesaikan,” ujarnya pada Rabu (21/10/2026).

Kecelakaan KMP Batumandi menambah panjang daftar insiden kapal yang terjadi sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Juli 2026, KM Nurul Salsa tenggelam di Kepulauan Selayar, diikuti dengan kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep pada Agustus 2026.

Sepuluh hari setelah itu, KMP Putri Yasmin mengalami kebakaran di perairan Lombok. Tidak lama kemudian, KMP Virgo Transport 8 karam di Laut Jawa pada 13 September 2026. Rentetan kecelakaan laut dari Januari hingga September 2026 telah mengakibatkan 3.607 korban, dengan 239 jiwa meninggal dunia dan 203 orang hilang.

Syaiful Huda menilai bahwa posisi BKI sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertanggung jawab atas sertifikasi kapal niaga dan penumpang sangat mengkhawatirkan jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Praktik monopoli ini dinilai membuka celah untuk konflik kepentingan yang luas.

“Kapal berusia 39 tahun seperti Virgo Transport 8 misalnya, tetap bisa mengantongi sertifikat dan diizinkan berlayar jauh, membuktikan bahwa persoalannya bukan semata faktor cuaca, melainkan bagaimana negara menilai kelaikan sebuah kapal,” tambahnya.

Dia juga membandingkan praktik sertifikasi kelayakan kapal di negara lain seperti Jepang, Singapura, dan Korea. Di negara-negara tersebut, sertifikasi kelayakan kapal diberikan kepada beberapa lembaga klasifikasi yang merupakan anggota dari International Association of Classification Societies (IACS).

“Di Jepang misalnya, selain Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) sebagai badan utama nasional, pemilik kapal juga leluasa memilih badan klasifikasi terkemuka dunia seperti Lloyd’s Register, DNV, hingga ABS,” jelasnya.

Syaiful Huda mendesak Kementerian Perhubungan untuk mempertimbangkan revisi terhadap Permenhub Nomor 61/2014 yang masih menempatkan BKI sebagai satu-satunya lembaga untuk pengklasifikasian kapal penumpang di Indonesia. Menurutnya, reformasi keselamatan pelayaran nasional yang perlu dilakukan adalah membuka akses terbatas bagi badan klasifikasi lain anggota IACS disertai regulasi ketat untuk mencegah praktik yang tidak etis.

“Kami memahami bahwa sertifikasi kelaikan kapal hanya salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan kapal di Indonesia. Namun, ini merupakan masalah mendasar yang harus diperbaiki, di samping masalah lainnya agar darurat pelayaran nasional tidak terus berlarut,” pungkasnya.

// Artikel Terkait