Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menegaskan bahwa masalah Participating Interest (PI) 10 persen dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Tangguh memerlukan penjelasan dan transparansi dari pemerintah pusat, SKK Migas, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dia menyatakan bahwa proyek Tangguh merupakan salah satu proyek gas bumi terbesar dan paling strategis di Indonesia, sehingga isu PI 10 persen bukan hanya persoalan administratif antara pemerintah daerah dan kontraktor, melainkan juga berkaitan dengan hak partisipasi ekonomi daerah penghasil serta masa depan fiskal Papua Barat.
Setelah beroperasinya Train 3, kapasitas produksi LNG Tangguh mencapai sekitar 11,4 juta ton per tahun. Proyek ini juga memasuki fase pengembangan baru melalui proyek Ubadari–CCUS–Compression (UCC) dengan nilai investasi sekitar 7 miliar dolar AS dan potensi sumber daya gas sekitar 3 Tcf. "Data tersebut menunjukkan bahwa Tangguh bukan hanya aset migas nasional, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar bagi wilayah penghasilnya. Maka, PI 10 persen layak dipertegas eksistensinya," ungkap Filep.
Pentingnya PI bagi Daerah Penghasil
Participating Interest memberikan kesempatan kepada daerah melalui badan usaha daerah untuk memiliki kepentingan dalam Kontrak Kerja Sama migas dan mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari kegiatan usaha tersebut. Filep menambahkan, "Apabila Papua Barat tidak memperoleh PI, maka bukan hanya soal kehilangan potensi pendapatan saat ini, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk membangun aset ekonomi daerah jangka panjang. Ini perlu perhatian serius, karena dengan masa perpanjangan KKS hingga 2055, PI berpotensi menjadi sumber pendapatan lintas pemerintahan dan lintas generasi."
Dia juga berpendapat bahwa secara ekonomi, nilai PI dapat dihitung berdasarkan arus kas dan keekonomian participating interest, dengan mempertimbangkan pendapatan, biaya operasi, investasi, kewajiban kepada negara, serta kewajiban pembiayaan badan usaha penerima PI. "Saya meminta SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk membuka model ekonomi PI 10 persen Tangguh agar masyarakat Papua Barat mengetahui secara transparan nilai keekonomian PI 10 persen Tangguh, Net Present Value (NPV) PI sampai 2055, Internal Rate of Return (IRR), proyeksi arus kas yang dapat diterima BUMD, kewajiban pembiayaan yang harus ditanggung BUMD, payback period investasi PI, mekanisme pembagian manfaat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemegang PI, serta lapangan dan proyek mana saja yang menjadi objek PI 10 persen," tambahnya.
Status PI dalam KKS Tangguh
Filep juga menyoroti perlunya penjelasan mengenai status hak PI Papua Barat dalam Kontrak Kerja Sama Tangguh yang telah diperpanjang hingga 2055. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mengatur mekanisme penawaran PI 10 persen, yang kemudian diubah melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 6 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai pedoman pelaksanaan PI 10 persen pada tahun 2022.
Filep menegaskan, "Perpanjangan KKS Tangguh disetujui pada Desember 2022, maka pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apakah dalam proses perpanjangan KKS Tangguh pada 2022 telah dilakukan penawaran PI 10 persen kepada pemerintah daerah/BUMD Papua Barat? Jika proses belum selesai, apa hambatan yang menyebabkan sampai sekarang PI tersebut belum terealisasi?"
Dia menekankan pentingnya menghindari posisi daerah penghasil yang hanya menerima dampak sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa sebagian besar nilai ekonomi sumber daya alam tetap berada di daerah. "Papua Barat harus memperoleh manfaat yang proporsional dari sumber daya alamnya," tegasnya.
Filep menambahkan bahwa PI 10 persen dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi daerah, serta sebagai tambahan penerimaan untuk APBD. "Jika dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, PI dapat menjadi instrumen untuk memperkuat PAD, membangun aset produktif daerah, membiayai pendidikan dan kesehatan, memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas SDM Papua, dan menciptakan lapangan kerja," jelasnya.
Dia juga menggarisbawahi beberapa hal penting, termasuk nilai ekonomi PI 10 persen Tangguh berdasarkan model ekonomi resmi SKK Migas, pihak yang bertanggung jawab atas proses penawaran, penetapan BUMD, dan pengalihan PI, serta mekanisme manfaat PI kepada masyarakat adat dan masyarakat terdampak di Papua Barat.