JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengungkapkan pentingnya keterlibatan kelompok pekerja dalam proses penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh DPR dan pemerintah. Permintaan ini disampaikan setelah demonstrasi yang dilakukan pada Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR, Jakarta, pada hari Jumat (1/5).
Sunarno menegaskan, "Jangan sampai pembuatan UU itu tidak melibatkan buruh, sehingga terjadi aksi-aksi demonstrasi, atau bahkan gugatan-gugatan di MK seperti sebelumnya." Selain itu, KASBI juga mendesak pemerintah dan parlemen untuk menghapus sistem kerja alih daya atau outsourcing. Menurutnya, perlunya adanya sistem fleksibilitas pasar tenaga kerja dan pemberian upah yang layak sangat mendesak.
Dia menjelaskan bahwa saat ini banyak buruh yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan harus menjalani jam kerja yang panjang. "Upahnya di bawah UMK, lalu jam kerjanya panjang, mereka tidak diberikan perlengkapan atau alat-alat kerja, dan mereka tidak dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan," tambahnya. Sunarno juga mencatat bahwa pengabaian hak normatif pekerja terjadi secara luas di hampir semua sektor industri.
Dengan tuntutan ini, KASBI berharap agar pemerintah dan DPR dapat lebih memperhatikan aspirasi pekerja dalam proses legislasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ke depannya.
