Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan keputusan tersebut, vonis lima tahun penjara terhadap Nurhadi tetap berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera menindaklanjuti putusan tersebut melalui jaksa eksekusi, termasuk melaksanakan pidana badan dan penagihan uang pengganti.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaksanaan putusan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," ujar Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
KPK Apresiasi Putusan Mahkamah Agung
Budi menilai putusan MA menunjukkan bahwa proses penanganan perkara Nurhadi telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.
Menurutnya, aspek formil maupun materiil dalam proses penegakan hukum telah dipenuhi.
"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," jelas Budi.
KPK juga menyampaikan apresiasi kepada MA karena telah menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi.
MA Tolak Kasasi pada 29 Oktober 2026
Berdasarkan informasi dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, permohonan kasasi Nurhadi ditolak bersama dengan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum.
Putusan tersebut tercatat dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026 dan diketok pada Kamis (29/10/2026). Majelis hakim dipimpin Soesilo, dengan anggota Suradi dan Ansori.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan banding tersebut dibacakan pada Rabu (20/5/2026).
Dalam putusannya, majelis hakim banding mempertahankan hukuman lima tahun penjara terhadap Nurhadi dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani juga diperhitungkan sebagai pengurang masa hukuman.
Nurhadi Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 137 Miliar
Pada tingkat pertama, Nurhadi dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Apabila denda tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan kurungan selama 140 hari.
Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan Nurhadi membayar uang pengganti sebesar Rp 137.159.183.940 atau sekitar Rp 137,15 miliar.
Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Nurhadi akan menjalani pidana penjara pengganti selama tiga tahun.
Dengan ditolaknya permohonan kasasi, putusan pidana terhadap Nurhadi tetap berlaku dan KPK akan melanjutkan proses eksekusi sesuai ketentuan hukum.
sumber : https://news.detik.com/berita/d-8754779/kasasi-eks-sekretaris-ma-nurhadi-ditolak-kpk-segera-eksekusi