Jakarta – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazah pendidikannya mulai dari tingkat SD hingga S-1 dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo. Ijazah tersebut ditunjukkan langsung di hadapan Roy Suryo dan para pengunjung sidang.
Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Awalnya, jaksa memperlihatkan barang bukti ijazah Jokowi kepada majelis hakim.
Jokowi kemudian meminta izin kepada majelis hakim untuk menunjukkan ijazah tersebut kepada pengunjung sidang. Namun, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati sempat menyarankan agar ijazah diperlihatkan setelah persidangan selesai.
"Nanti bisa di kesempatan yang lain, begitu ya mungkin bisa setelah persidangan," ujar Christina.
Jokowi Perlihatkan Ijazah dari SD hingga UGM
Jokowi kembali meminta izin karena sebelumnya telah berjanji akan memperlihatkan ijazah pendidikannya, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia," ujar Jokowi.
"Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon Yang Mulia," lanjutnya.
Setelah mendapat kesempatan, Jokowi maju ke hadapan majelis hakim. Roy Suryo bersama tim pengacaranya juga mendekat. Jokowi kemudian memperlihatkan ijazahnya satu per satu ke arah pengunjung yang hadir di ruang sidang.
Roy Suryo Didakwa Fitnah dan Pencemaran Nama Baik
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Jaksa menyebut Roy Suryo menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai ijazah milik mantan Presiden tersebut.
Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selain itu, dakwaan juga memuat ketentuan subsider, yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
sumber : news.detik.com