JAKARTA - Jazilul Fawaid, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengaku tidak mengerti mengenai kemungkinan adanya operasi dari partai di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk mengkritisi posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Saya bukan koordinator, saya enggak paham soal itu," ujarnya saat ditemui oleh wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Senin (22/6).
Kritik Terhadap PDIP
Belakangan ini, posisi politik PDIP sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo mendapatkan perhatian dari beberapa partai, termasuk PKB, Golkar, NasDem, dan Demokrat. Jazilul menyatakan bahwa kritiknya terhadap sikap PDIP sebagai penyeimbang merupakan hasil dari pemikiran pribadi. "Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya sebagai lembaga," tambahnya.
Posisi Oposisi dalam Sistem Politik
PDIP sendiri memberikan tanggapan atas kritik yang dilontarkan oleh partai-partai lain mengenai posisinya sebagai penyeimbang, dengan menyatakan bahwa sistem politik di Indonesia tidak mengenal konsep oposisi. Jazilul mengakui bahwa dalam sistem politik Indonesia, oposisi tidak ada, begitu pula dengan status penyeimbang pemerintahan. "Saya paham betul tidak ada oposisi. Itu enggak ada di konstitusi, tetapi juga tidak ada partai penyeimbang. Enggak dikenal di sistem kita," jelasnya.
PDIP menilai bahwa kritik dari beberapa partai yang menyoroti posisi penyeimbang menunjukkan bahwa partai-partai dalam pemerintahan Prabowo mulai kurang solid. Menanggapi hal tersebut, Jazilul menekankan pentingnya soliditas dan kekompakan antara pemerintah dan DPR untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. "Saya tidak tahu kalau soal itu, ya, tetapi setidaknya kita tahu semua bahwa pemerintah, presiden, DPR, itu butuh soliditas dan kekompakan dan tegas sikapnya. Kira-kira begitu, hanya itu saja," tutupnya.
