Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Insiden Penurunan Bendera Merah Putih di Aceh, Hasto Serukan Dialog yang Konstruktif

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan keprihatinannya terkait insiden penurunan bendera Merah Putih di Masjid Baiturrahman saat Peringatan Hari Damai Aceh, dan menekanka...

A
Arga Pratama
18 August 2026 101 pembaca
Merah Putih Diturunkan di Aceh, Hasto PDIP Ungkit Pendekatan Dialog, Bukan Represif
Merah Putih Diturunkan di Aceh, Hasto PDIP Ungkit Pendekatan Dialog, Bukan Represif
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, menyatakan kekecewaannya atas insiden yang terjadi di Masjid Baiturrahman pada Sabtu (15/8) lalu, di mana terjadi penurunan bendera Merah Putih saat peringatan Hari Damai Aceh. Hasto menyebutkan, "Ketika peringatan Hari Damai Aceh dilakukan dengan khidmat, kemudian muncul aksi provokasi dengan pengibaran bendera di luar bendera Merah Putih," dalam pernyataannya kepada media pada Senin (17/8).

Insiden tersebut terjadi di Banda Aceh, di mana bendera Merah Putih diturunkan di area masjid saat acara peringatan berlangsung. Hasto juga mengkritik tindakan represif yang menyertai insiden tersebut, termasuk suara letusan senjata yang terdengar di sekitar masjid. "Berbagai bentuk tindakan represif apalagi terjadi letusan senjata di masjid, di tempat yang seharusnya disucikan, disakralkan, tidak boleh terjadi," tegasnya.

Pentingnya Pendekatan Dialog

Hasto menekankan bahwa aparat keamanan seharusnya lebih mengedepankan komunikasi daripada kekerasan. "Seluruh aparat keamanan harus berkepala dingin, mengedepankan dialog, penegakan hukum," ujarnya. Dia menyarankan agar aparat melakukan dialog dengan pengurus Masjid Baiturrahman mengenai penurunan bendera Merah Putih.

Dia menambahkan, "Aparat keamanan seharusnya melakukan dialog dengan menghubungi Imam Masjid Baiturrahman dan kemudian meminta untuk bendera yang dikenal di Indonesia adalah bendera Merah Putih sebagai lambang kedaulatan sang saka Dwi Warna." Hasto juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek sosiologis dalam merespons berbagai reaksi masyarakat, tidak hanya di Aceh tetapi juga di Papua dan Kalimantan.

Menanggapi Suara Rakyat

Politikus asal Yogyakarta ini menjelaskan bahwa aksi-aksi kritis di daerah sering kali disebabkan oleh komunikasi yang terhambat. "Siapa tahu hal tersebut terjadi akibat kebuntuan proses komunikasi, ketidakadilan yang tidak diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan dan melalui penegakan hukum. Ini yang seharusnya dilihat," ungkapnya.

Hasto juga menekankan pentingnya pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama terkait pemerataan kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam. "Aspirasi rakyat harus didengarkan melalui dialog karena PDIP meyakini berbagai persoalan ketidakadilan, persoalan pengelolaan kekayaan alam yang tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat, itu yang menjadi alasan pokok mengapa muncul suara-suara kritis yang menggugat ketidakadilan. Inilah yang harus didengarkan termasuk oleh PDIP," tuturnya.

Dia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk kader PDIP, untuk tetap berkomitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Siapa pun tidak berhak untuk mengganggu kedaulatan kita," tegas Hasto.

// Artikel Terkait