Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa industri baja di Indonesia berpotensi kehilangan akses ke pasar ekspor premium karena kebijakan dekarbonisasi yang diterapkan secara global. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism oleh Uni Eropa, yang mengenakan tarif pada produk baja dengan jejak emisi karbon yang tinggi.
Tekanan dari Berbagai Arah
Bhima menegaskan bahwa tekanan terhadap industri baja nasional bukan hanya disebabkan oleh banjir impor baja murah, tetapi juga oleh perubahan standar perdagangan internasional yang semakin ketat terkait emisi karbon. Ia mengingatkan bahwa tanpa adanya langkah-langkah baru, seperti percepatan dekarbonisasi, industri baja Indonesia berisiko kehilangan akses ke pasar ekspor premium, termasuk Eropa. Penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) menjadi contoh nyata dari lesunya bisnis di sektor ini.
“Jadikan ini sebagai momentum untuk mendorong dekarbonisasi di sektor baja. Memang terdengar paradoks di tengah tekanan dan kondisi ekonomi hari ini,” ungkap Bhima.
Implikasi Kebijakan Eropa
Bhima menjelaskan bahwa Uni Eropa terus menerapkan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang merupakan instrumen tarif karbon untuk produk impor dengan emisi tinggi, termasuk baja. “Eropa tetap menjalankan CBAM, artinya produk baja yang memiliki jejak karbon tinggi akan dikenai tarif karbon saat masuk ke pasar Eropa,” jelasnya.
Kebijakan ini menjadi peringatan serius bagi produsen baja nasional, karena persaingan di pasar global tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada intensitas karbon dalam proses produksi. “Jika industri baja domestik tidak bergerak menuju dekarbonisasi sekarang, kita akan kehilangan akses ke pasar ekspor premium ke depannya,” tegasnya.
Menurut Bhima, situasi ini menciptakan tantangan ganda bagi Indonesia. Di satu sisi, industri baja domestik tertekan oleh masuknya baja murah dari China, sementara di sisi lain, pasar maju seperti Eropa mulai membatasi produk yang memiliki jejak emisi tinggi.
Bhima juga mencatat bahwa baja murah dari China, yang saat ini mendominasi pasar global, dikenal memiliki jejak emisi karbon yang sangat tinggi. “Ingat Baja China yang murah itu, memiliki jejak emisi karbon sangat tinggi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bhima menyarankan agar Indonesia meniru pendekatan Eropa dengan menerapkan standar karbon pada baja impor sebagai langkah perlindungan terhadap industri domestik, yang tetap sesuai dengan aturan WTO. “Nah, Indonesia juga bisa seperti Eropa yang menerapkan standar karbon untuk produk baja impor sekaligus menjadi instrumen perlindungan industri domestik sesuai aturan WTO,” kata Bhima.
Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut hanya akan efektif jika industri baja nasional terlebih dahulu melakukan dekarbonisasi melalui efisiensi energi, penerapan teknologi rendah emisi, dan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah. “Tapi, industri baja domestik harus melakukan dekarbonisasi dulu. Tentu saja pemerintah juga harus support,” pungkasnya.
